MataKita.co, Makassar – Realiasi PAD Kabupaten Enrekang tidak mencapai target di tahun 2020, dimana PAD yang ditargetkan sebesar 118,959 milyar dan yang terealisasi sebanyak 80,16 milyar. Kegagalan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Enrekang.
Hal tersebut mendapat tanggapan dari Peneliti Public Policy Network (POLINET), Muhammad Hidayat. Menurutnya bahwa capaian 67,39 persen itu masih jauh dari target, kita tidak boleh salahkan target capaian PAD yang terlalu tinggi karena pasti ada indicator-indikator yang dilihat dalam menetapkan target tersebut, walaupun mungkin dipengaruhi oleh kondisi pandemic tapi kita tidak boleh pasrah dengan keadaan, apalagi dengan alasan karena target terlalu tinggi.
“Bapenda kedepannya harus adaptif dan inovatif untuk melihat peluang sumber penerimaan PAD, dan salah satu sektor yang belum maksimal terjamak adalah sektor pariwisata, Sektor pariwisata di Enrekang ini cukup menjanjikan jika dikelola dengan baik, ada sekitar 121 objek wisata yang bisa bisa dimaksimalkan menjadi sumber retribusi yang masuk ke PAD, tapi masalahnya objek tersebut tidak maksimal atau belum sama sekali dikelola, bahkan ditutup seperti yang terjadi di Buntu Sumbang “Negeri Diatas Cahaya” yang lalu”, ujarnya.
Dia menambahkan kalau tidak bisa menjadikan pariwisata Enrekang seperti kabupaten Toraja dan Toraja Utara, minimal bisa menjadi daerah penopang pariwisata yang ada disana, pariwisata ini kita bisa kembangkan dengan melibatkan masyarakat atau kelompok tertentu seperti objek wisata Dante Pine dan Mendatte Park, atau dengan membentuk kelompok-kelompok tertentu seperti Kelompok sadar wisata (Pokdarwis), tinggal pemerintah daerah nantinya membuat perjanjian kerjasama (MOU) dengan pengelola agar pendapatannya juga bisa masuk ke PAD.
“Karena ini ditengah pandemi dan dimasa new normal tentu dalam pelaksanaan proses kunjungan nantinya pengunjung dan pengelola harus dipahamkan terkait penerapan protokol kesehatan oleh Tim Satgas Covid-19”, tambah Mahasiswa Pascasarjana Administrasi Publik Unhas.
