MataKita.co, Gorontalo – Dalam pembagunan nasional maupun pembangunan daerah, tidak dapat disangsikan bahwa penduduk dan dinamikanya mempunyai peran yang sangat penting. Penduduk merupakan manusia itu sendiri sedangkan dinamikanya merupakan segala hal yang berkaitan dengan penduduk itu sendiri.
Untuk itu segala hal yang menjadi perencanaan pembangunan harus mengacu dan berdasarkan pada situasi kependudukan yang sedang terjadi. Karena penduduk adalah penerima manfaat utama dari segala bentuk pembangunan, baik itu jumlah, struktur, persebaran dan pertumbuhannya yang akan memberi dampak pada berbagai aspek pembangunan seperti social, ekonomi, budaya, pangan, energy, lingkungan, politik, kemanan dan berbagai aspek pembangunan lainnya.
Maka dari itu BKKBN Provinsi Gorontalo menggelar Workshop GDPK 5 pilar tingkat Provinsi, Selasa (20/04/2021) sebagai tindak lanjut dari Hasil Penyusunan GDPK 5 Pilar tahun 2019 yang telah dilaksanakan oleh pihak Akademisi. melihat kondisi kependudukan sampai saat ini masih belum sesuai dengan tujuan pembangunan, yang ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk masih tinggi kualitas penduduk masih rendah, pembangunan keluarga belum optimal, persebaran penduduk belum proporsional dan administrasi kependudukan belum tertib.
Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut memerlukan koordinasi dan sinergi erat antara instansi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka tahun 2014 terbitlah Peraturan Presiden Nomor
153 tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan.
Dalam sambutan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Dra. Hartati suleman, M.Pd mengatakan bahwa sesuai dengan arah pembangunan Pemerintahan RPJMN periode 2020-2024, ada 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang menjadi sasaran utama yaitu 1). Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas; 2). Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan; 3). Meningkatkan SDM berkualitas dan Berdaya saing; 4). Revolusi Mental dan Pembangunan kebudayaan; 5). Memperkuat Insfrastruktur Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar; 6). Membangun Lingkungan
Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim; 7). Memperkuat Stabilitas
Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan
Publik.
“Prioritas Nasional dalam RPJMN yang
didukung Bidang KKBPK yaitu Meningkatkan SDM yang Berkualitas dan Berdaya Saing. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan. Dengan Strategi Pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk melalui Penguatan Sinergitas kebijakan pengendalian penduduk dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang, Penguatan kapasitas dan Tata Letak, ” Ucap Dra. Hartati suleman, M.Pd.
Dirinya menegaskan bahwa upaya BKKBN tersebut menjadi tugas Kedeputian Bidang Pengendalian Penduduk melalui terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan dengan salah satu sasaran untuk terimplementasinya kebijakan kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan.
“Dimana bentuk implementasi kebijakan pengendalian penduduk ini dilakukan melalui upaya pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dalam Rencana Pembangunan Pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota.” Lanjutnya.
Tahun 2021 merupakan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Strategis (Renstra) BKKBN 2020-2024. Dan sampai saat ini, masih ada beberapa provinsi, kabupaten/kota memiliki Grand Design Pembangunan Kependudukan seperti yang telah ditargetkan.
“Selama ini GDPK dan RPJMD ditengarai tidak memiliki hubungan satu sama lain sehingga indikator indikator yang ada di GDPK tidak sejalan dengan yang ada di RPJMD, ” Ucap Kepala Perwakilan Bkkbn Provinsi Gorontalo.
Melihat proses penyusunan GDPK ini, yang menjadi fokus utama Bkkbn adalah komitmen dari berbagai pihak yang terlibat dalam proses penyusunan GDPK. Hartati menuturkan dibutuhkan kerjasama yang intens dan kesepakatan lintas sektor dalam penyusunan.
Di akhir sambutan dirinya berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat memberikan informasi terkait persiapan penyusunan Dokumen GDPK Kabupaten/Kota 2021
