MataKita.co, Gorontalo – Gelar sosialisasi pembangunan keluarga dalam rangka penguatan peran serta mitra kerja dan Stakeholder. Wakil Gubernur Gorontalo Dr. Drs. H. Idris Rahim, M.M. Sampaikan apresiasi yang tinggi kepada segenap keluarga besar BKKBN dan Organisasi perangkat daerah keluarga berencana (OPDKB) Kabupaten/kota, unsur masyarakat, pihak swasta dan media yang telah berkontribusi dalam memajukan program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana). Jumat (11/06/2021)
Dalam sambutan Wakil Gubernur Gorontalo Hasil Sensus Penduduk Gorontalo tahun 2020 baru saja dirilis oleh Badan Pusat Statistik di bulan September 2020. Sensus Penduduk ini mencatat jumlah penduduk Gorontalo sebanyak 1.171.681 jiwa, bertambah sekitar 126.867 jiwa dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010.
Laju pertumbuhan penduduk Gorontalo sebesar 1,16 persen pertahun. Terdapat perlambatan laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,10 persen poin jika dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk pada periode 2000 2010 yang sebesar 2,26 persen.
“Kita patut berbangga karena tentu pencapaian ini berkat pelaksanaan program Bangga Kencana yang telah diimplementasikan dengan baik.” Jelas Idris di hadapan Wakil Ketua DPR RI Komisi XI Nihayatul Wafiroh.
Lanjut, Idris mengatakan bahwa Isu penduduk tentu bukan hanya terbatas pada masalah “angka, namun angka dapat menentukan kualitas. Transisi demografi telah menghasilkan bonus demografi.
Menurunnya angka kelahiran dan angka kematian yang disertai dengan peningkatan usia harapan hidup dalam jangka waktu yang panjang berakibat pada perubahan struktur umur penduduk. Surplus penduduk usia produktif yang terus membesar menjadi 66,46 persen terhadap total penduduk di tahun 2020. Tahun 2020, PDRB provinsi Gorontalo terkontraksi sebesar -0,02 persen.
“Dari sisi pembangunan manusia, provinsi Gorontalo berada pada di posisi ke-8 IPM terendah yaitu sebesar 68,68. Pembangunan manusia yang berkualitas inilah yang menjadi inti dari pembangunan nasional pemerintah periode 2020-2024.” Terang Wakil Gubernur Gorontalo.
Indonesia saat ini dihadapi pada situasi dimana hampir sepertiga bayi yang lahir diproyeksi mengalami stunting. Termasuk di Gorontalo, tahun ini ada 4 kabupaten yang menjadi lokus dan tahun 2022 semua kabupaten/kota di Gorontalo menjadi lokus perhatian penanganan stunting.
Ditempat yang sama Wakil Ketua Anggota DPR RI Nihayatul Wafiroh yang sering di sapa Bu Ninik usai mendengar pemaparan dari Wakil Gubernur Gorontalo mengatakan masalah ini sudah kronis dan perlu segera ditangani.
“Presiden telah melakukan Rapat Kerja Terbatas pada tanggal 25 Januari 2021 bersama dengan beberapa kementerian/lembaga terkait dan telah menginstruksikan kepada Kepala BKKBN sebagai Ketua Pelaksana upaya percepatan penurunan stunting.” Terang Ninik.
Lanjut Ninik, Instruksi ini diambil berdasarkan pada aspek legal tugas dan fungsi BKKBN yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Sudah saatnya pula kita memperkuat daya delivery program pemerintah kepada masyarakat.
“Tidak lagi saat ini bermain pada kebijakan-kebijakan yang ternyata tumpul di lapangan. Harus ada yang memastikan bahwa program dan rencana aksi betul-betul menukik tajam dan dapat diterima manfaatnya oleh masyarakat yang membutuhkan. Saya yakin dan percaya dengan pasukan akar rumput (231 Penyuluh KB/Petugas Lapangan Keluarga Berencana dan 3.430 kader) yang dimiliki oleh Perwakilan BKKBN Gorontalo dan tersebar di provinsi Gorontalo, Perwakilan BKKBN Gorontalo mampu memberdayakan masyarakat dan menggerakan segala sumber daya yang ada untuk utamanya mencegah kelahiran bayi stunting, pendekatan yang strategis dan efisien dalam upaya percepatan penurunan stunting.” Lanjutnya.
Mantan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo H. Nofrijal, S.P.,M.A saat ini menjabat sebagai Penyuluh KB Ahli Utama BKKBN RI, mengatakan bahwa BKKBN tentu tidak bisa bekerja sendiri, semua kementerian/Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah para mitra stake holder, Tokoh Agama harus bahu membahu membantu BKKBN sebagai pelaksana percepatan penurunan stunting.
Menurutnya bahkan sektor swasta dan masyarakat harus dilibatkan secara aktif. Strategi yang ditempuh adalah memastikan asupan gizi yang cukup sampai pada mulut ibu hamil dan balita. “Inilah yang harus kita kawal di lapangan dengan melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga berisiko stunting di seluruh desa. BKKBN harus bisa mewujudkan pembangunan keluarga berkualitas bebas STUNTING dan mewujudkan Kampung KB menjadi Kampung Keluarga Berkualitas.” Kata Nofrijal.
“Dampak pandemi covid-19 tentu mempengaruhi berbagai aspek kehidupan kita, tidak terkecuali untuk program Bangga Kencana ke depan. Siswa-siswa sekolah tidak masuk sekolah, ini berdampak pada kondisi mental orang tua dan remaja, di Gorontalo lebih dari 100 siswa yang putus sekolah dan mereka nikah di usia Dini. Salah satu penyebah Stunting juga adalah akibat dari Nikah di usia Dini karena kebutuhan asupan Gizi yang seharusnya untuk dirinya harus dibagi dengan calon bayinya.” Lanjutnya.
Di akhir sambutan dirinya minta agar Kepala Perwakilan BKKBN dapat memahami perubahan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dan bergegas mengadaptasi konsep pendekatan programnya sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini.
“Saya menaruh harapan yang sangat besar kepada Organisasi perangkat daerah dan Para Tokoh Agama serta organisasi kemasyarakatan lainnya agar dapat bekerjasama, bahu membahu secara bersinergi dibawah koordinasi Perwakilan BKKBN Gorontalo untuk mewujudkan upaya percepatan penurunan stunting.” Tutupnya.
