*Oleh: Muhammad Al-Amin Jurdi
Konsep Demokrasi
Bahwa demokrasi adalah merupakan salah satu konsep atau ide. Konsep atau ide tersebut. Melahirkan suatu prinsip demokrasi, artinya demokrasi itu, yaitu adalah suatu hal yang sangat fundamental pemahamannya.
Demokrasi adalah merupakan suatu prinsip yang bersifat normatif, karena demokrasi sangat relevan tupoksinya dengan sistem yang ada. Terutama dari aspek sistem politiknya.
Demokrasi memerlukan dimensi yang bersifat kebebasan dalam arti bebas berpendapat. Selama tidak keluar dalam kridor pirihal yang diatur dalam konstitusi dan UUD 1945.
Demokrasi adalah salah satu gagasan dan hak pilih/memilih, hak pilih/memilih, yang bersifat subtansi, yang dijalankan atau dilaksanakan oleh masyarakat. Sebagai pelaku konsep demokrasi.
Pengertian demokrasi, yaitu adalah merupakan hak pilih, hak pilih ini, yakni yaitu adalah salah satu kewajiban warga negara. Untuk mengunakan hak demokrasinya, dalam pelimu atau pemilihan umum (Pilkada).
Demokrasi adalah merupakan pilihan, untuk mewujutkan sistem politik pemilihan yang lebih demokratis, karena prinsip demokrasi memerlukan sistem politik yang demokratis, yaitu sebagai formalitas mewarnai keberadaan atau terwujudnya pemerintahan yang demokratis berlabel subtansial
Konsep Oligarki
Oligarki dalam bahasa Yunani “Oligarkhía” adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Istilah ini berasal dari kata dalam bahasa Yunani untuk “sedikit” dan “memerintah”.
Oleh karena itu. Pemahaman teori oligarki adalah merupakan semacam pemerintahan yang memiliki subardinasi kekuasaan politiknya secara kuat. Lalu selanjutnya pemerintahan ini adalah hanya dipegang oleh sejengkal kelompok elit kecil maupun besar yang dominan dari masyarakat.
Karena bunyi tekstual dari istilah Bahasa Yunani-nya tadi. Yaitu untuk “sedikit” dan “memerintah”, artinya sedikit orang yang berkuasa. dipegang oleh kelompok elit kecil, yang sangat berkuasa dan memerintah masyarakat non elit atau biasa dengan semau-maunya atau sesuai dengan pikiran dan keinginnya sendiri, itulah yang dimaksud dengan konsep oligarki.
Dalam literatur-literatur, teori-teori, konsep-konsep, pendapat-pendapat, buku-buku, dan literasi-literasi lainnya. Selalu mendefinisikan bahwa konsep teori oligarki sebetul atau sebenarnya adalah merupakan pemahaman yang tidak sesuai dengan konsep negara yang menganut prinsip demokrasi.
- Sebab yang cocok dengan teori oligarki, yaitu adalah sebuah negara. Yang berpaham oligarki juga. Tidak bisa yang lain, tidak mungkin negara yang berpaham material maupun yang formil, dan lain sebagainya.
Kalau misalnya negara yang berpaham demokrasi, material, formil, dan marxis, lalu dicampur adukan dengan paham oligarki, lalu yang menjadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah sudah cocok dengan paham tipe-tipe negara yang disebutkan tadi, katakanlah, negara material, formil, dan marxis, jawabannya jalas tidak cocok.
Alasannya adalah bahwa teori oligarki tadi menghendaki adanya pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dan dominan, dan dipegang oleh kelompok elit kecilnya saja. Apakah ini tidak penindas masyarakat biasa. Jawabanya jelas.
Pengaruh Oligarki Dalam Tubuh Demokrasi Indonesia
Dalam kajian-kajian ilmu politik. Bahwa demokrasi vs oligarki adalah merupakan salah satu kajian sentral, bagaimana pengarunya para aktor oligarkisme terhadap perkembangan demokrasi, penyebabnya adalah peran kelompok elit atau partai-partai politik sangat besar di lingkungan sosial masyarakat.
Sehingga para oligar leluasa dalam memainkan peranannya secara luas, guna untuk mencapai tujuan-tujuan yang politis dan ekonomis praktis, akibatnya terjadi kediktatoran demokrasi dalam masyarakat (demokrasi diktator dan demokrasi oligarki), karena demokrasi bukan lagi menjelma buat rakyat, kepada rakyat, dan untuk rakyat. Akan tetapi telah menjelma buat oligarki, kepada oligarki, dan untuk oligarki.
Sehingga terjadilah pemusatan kekuasaan besar pada tubuh pemerintahan, dibawahnya. Dipegang oleh kelompok elit politik kecil maupun besar dalam atau dari masyarakat. Mereka memegang saham perusahaan dan ekonomi negara. Korbannya adalah masyarakat biasa juga. Maka terjadilah krisis ekonomi dan anarkisme dalam masyarakat. Dan ahirnya beruba menjadi pemerintahan tirani, Itu yang terjadi di Indonesia hari ini.
Dan kurangnya kesadaran budaya politik dan ketidakpahaman masyarakat tentang konsep ajaran-ajaran teori oligarki yang busuk dan tidak prikemanusiaan, misalnya kurangnya sosiolisasi politik, struktur politik, dan mekanisme bekerjanya sistem politik dengan baik dalam masyarakat! Sehingga muda saja masyarakat yang tidak tau atau belum mengerti tentang masalah politik. Akibatnya masyarakat tidak tau apakah yang memerintah mereka adalah kelompok oligarki atau non oligarki, biasa juga diistilahkan dengan neo oligarkis, dan istilah-istilah yang serupa dengan itu.
Bahaya Pengaruh Oligarki di Indonesia
Perkembangan paham oligarki dapat dilihat dalam sebuah gerakan politik dalam masyarakat. Kelompok-kelompok kecil elit dominan ini, terus memainkan peranan politik? Sedikit demi sedikit mereka masuk dalam partai politik. Dan memasuki lini pemerintahan, sehingga di Indonesia sering terjadi kepala negara ditegur oleh bawahannya sendiri, bukan lagi kepala negara atau Presiden yang memerintah atau menegur bawahannya! Akan tetapi, yang menegur Presiden adalah bawahannya dan kelompok elit kecil dari masyarakat yang memerintah masyarakat biasa. Padahal pemerintah/pemerintahan-lah yang berkuasa. Walaupun “Pemerintah” dan “Pemerintahan” memiliki kekuasaan politiknya secara efektif dan sentral, tetap saja dipegang oleh kelompok elit kecil dalam masyarakat. Baik dalam tubuh partai politik maupun dalam tubuh militer ataupun dalam tubuh lembaga negara itu sendiri, yaitu lewat partai politik.
Oleh karena itu. Perkembangan paham oligarki, tidak bisa diela lagi, karena kelompok-kelompok elit ini, terus memainkan pikiran politiknya secara tersistematis dan terorganisir, baik dalam tingkat daerah maupun ditingkat pusat.
Pemerintahan awas terhadap bahayanya ancaman kelompok anggota elit “dari” dan “atau” dalam masyarakat. Sebab kalau pemerintahan yang tidak tegas, lalai, dan lembeh. Maka secara otomatis, dia hanya berfungsi sebagai jubah pemerintahan saja? Tapi otaknya dikontrol dan dikendalikan oleh para oligarki, artinya walaupun dia memiliki kekuasaan politiknya secara efektif, akan tetapi kekuasaannya dipegang oleh kelompok elit sentral dari masyarakat tadi, yang kita istilahkan sebagai kelompok oligarkisme.
Sebagai contoh, misalnya dalam sistem pemerintahan, bahwa yang memiliki kekuasaan adalah lembaga negara. Bukan kelompok elit “dari” dan “atau” dalam masyarakat. Tapi bisa suatu waktu partai politik kecil dari masyarakat misalnya memiliki pengaruh dan peran penting dalam lini pemerintahan, katakanlah Ibupati, bisa jadi partai yang mengajukan onggotanya untuk masuk didalam pemerintahan itu. Untuk berupaya menekang dan memerintah Ibupati untuk memenuhi kepentingan partainya.
Jelas partai itu memiliki motif politis praktis, karena ada anggotanya di dalam pemerintahan, artinya Ibupati hanya sekedar pemerintahan, tapi yang menjadi aktor elit domain adalah kelompok anggota elit dari masyarakat. Bahayanya oligarki (oligarkisme) adalah dapat dilihat dari gestur tubuh kepemimpinan kepala negara. Kalau Presiden (eksekutif) sering ditegur oleh bawahannya dan patut apa yang disuruh oleh bawahannya? Sebagai contoh, misalnya di Indonesia. Presiden Jokowi pernah ditegur oleh Menteri-nya sendiri, dan bahkan merubah kebijakan sekalipun, artinya para aktor-aktor pemain inti oligarki sudah berakar dan memiliki kedudukan strategis ilmiah dalam sistem ketatanegaraan kita.
Matinya Demokrasi di Indonesia (a democracy is deat)
Apa yang mengakibatkan matinya demokrasi di Indonesia atau “a democracy is deat“, pertanyaan tersebut tidak bisa dijawap secara langsung, karena bukan saja persoalan mengenai oligarki, korporatif, marxisme, formil, tapi yang lebih fundamental faktornya adalah masalah sosial-budaya, ekonomi, politik, dan hukum.
Jawaban terhadap pertanyaan itu tadi, yaitu adalah ketidakmampuan pemerintah dalam membanggun ekonomi kerakyatan, supaya demokrasi bisa bebas dan bertumbuh secara efektif, konsekuen, dan dinamis, bukan mengalami pertumbuhnya secara terpimpin, liberal, otoriter, diktator, kapitalis, marxis, dan oligarkis.
Tapi kalau perkembangan ekonomi dan indek demokrasinya bagus dan subur dalam masyarakat. Maka demokrasi adalah subtansial, artinya adalah demokrasinya masi hidup, tetapi kalau pertumbuhan ekonomi turunnya beberapa porsen, dan indek demokrasi sangat buruk. Berarti demokrasinya adalah demokrasi liberal atau terpimpin maupun kapitalistik, artinya adalah demokrasinya mengalami kematian, dan itulah yang terjadi di Indonesia. Demokrasi kita bukan lagi demokrasi yang hidup, tapi demokrasi yang sudah mati.
Oligarki di Bawah Rezim Negara Hukum Pemerintahan Jokowi-Ma’ruf
Para pendukung rezim pemerintah (Presiden) akan sulit dan tidak bisa terima oleh mereka yang pro rezim ini, terhadap pendapat dan pemikiran kita tersebut. Mereka akan mengatakan dan membantah tuduhan kita itu. Mereka berpendapat bahwa adalah sebagai berikut;
“Orang-orang disekitar pak Jokowi adalah orang-orang yang baik, bijaksana, terbuka, dan demokratis, Jokowi-Ma’ruf Amin adalah merupakan pemimpin yang jujur, adil, dan baik. Dan sangat menghormati Hak Asasi Manusia (HAM), Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945), dan Konstitusi Negara Indonesia.”
Tapi alasan seperti diatas itu adalah tidak konduksif dan tidak bisa dipercaya secara teori maupun praktek. Karena data yang dipaparkan secara ringkas itu. Tidak bisa untuk mengukur sebagai respondensi yang ilmiah, apakah memang betul-betul orang-orang disekitar Jokowi adalah orang yang baik, bijaksana, dan terbuka. Ataukah mereka adalah kaum-kaum oligarki yang menjelma menjadi orang baik, bijaksana, dan terbuka.
Pengakuan secara jujur itu tadi, hanya sebagai pencitraan belaka ilmiah omong kosong saja. Karena tidak sesuai dengan fakta yang terjadi secara langsung dalam lapangan, apakah yang menegur Presiden Jokowi adalah Presiden apakah Menteri ataukah kelompok elit kecil politik sentral, jawabannya adalah, bisa jadi menteri, partai politik, dan kelompok elit tertentu, berarti Presiden Jokowi dikelilingi oleh para oligarki-oligarki dan kapitalisme, yang berjubah demokratis ilmiah, padahal dibalik itu semua. Terdapat suasana oligarkisme, kapitalisme, liberalisme, dan maupun marxisme.
Kalau Presiden yang memiliki kekuasaan politiknya secara efektif, maka tidak tertutup kemungkinan, bahwa para oligarki akan mencari cara untuk berupaya bergabung di pemerintah, lalu mereka membuat trobosan yang jitu, yaitu bagaimana pemerintah yang memiliki kekuasaan politiknya secara efektif, dan dipegang oleh kelompok elit politik yang dominan dan sentral, dan para oligarki ini ada didalam istana negara.
Kesimpulan
Oleh karena itu. Kita sudah mendiskusikan dari awal tulisan ini adalah bahwa paham dari konsep teori oligarki, yaitu adalah paham yang digambarkan sebagai sebuah pemerintahan yang memiliki kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dari masyarakat.
Maka dari itu kita bisa mengambarkan atau dapat ditelaah dan dibagikan dalam beberapa perspektif adalah sebagai berikut:
1. Pemahaman tentang pemerintahan oligarki, selalu dipertandingkan dengan pemahaman tentang pemerintahan demokrasi, karena jenis tipe pemerintahan oligarki sangat tidak bisa menjamin pemerintahan yang demokratis.
2. Oligarki adalah merupakan paham yang sangat berbaya bagi paham negara yang menganut prinsip demokrasi, katakanlah seperti Indonesia. Yang dimana konsep negara Indonesia sangat bertentang dengan konsep teori oligarki, karena paham oligarki adalah merupakan paham yang keji dan kesewenang-wenang terhadap demokrasi, contohnya di Indonesia.
3. Oligarki adalah musuh terbesarnya demokrasi sepajang sejarah umat. Karena demokrasi menjamin, menjaga, dan menghargai Hak Asasi Manusia (HAM), sedangkan konsep oligarki menguburkan demokrasi dan tidak menghargai sendi-sendi Hak Asasi Manusia (HAM).
4. Tidak ada hukum yang hidup secara demokratis dalam ajaran konsep paham-paham oligarki dalam masyarakat, guna untuk berupaya menjamin prinsip demokrasi, keadilan, dan HAM.
5. Pemerintahan yang tidak pro terhadap demokrasi, keadilan, dan HAM adalah semacam pemerintahan yang berlabel tirani dan oligarki, sama hal pemerintahan semacam adalah mirip dengan konsep pemerintahan tirani dan oligarki dalam suatu negara semisalnya seperti itu, pemerintahan yang berjenis seperti itu adalah menghancurkan prinsip-prinsip dan sendi-sendi dasar demokrasi, dan memunculkan prinsip-prinsip dan sendi-sendi pemerintahan oligarki dan tirani, contoh pemerintahan yang berjenis seperti kita gambarkan tadi, sudah terlihat di Indonesia.
*) Penulis adalah Sekretaris Umum IMM KH. Djamaluddin Amien Cabang Makassar Timur
