Matakita.co, Makassar – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah Sulawesi Selatan (Sulsel) bersama Matakita. co, Public Virtue Institute dan Lembaga Penelitian Sosial dan Demokrasi (LPSD) gelar Diskusi Buku Demokrasi di Indonesia dari Stagnasi ke Regresi. Kegiatan tersebut digelar secara virtual melalui zoom meeting.(12/03/2022)
Kegiatan ini menghadirkan narasumber nasional yakni Nurlia Dian Paramita, SIP., MA(Koordinator Nasional JPPR), Usman Hamid, SH., MPhil.(Ketua Dewan Pengurus Public Virtue Research Institute), dan Andi Luhur Prianto, SIP., M.Si.(Akademisi Unismuh Makassar).
Usman Hamid dalam ulasannya menyampaikan bahwa beberapa catatan berkaitan keriteria kemunduran Demokrasi di Indonesia, setidaknya terdapat dua pembagian regresi (kemunduran) demokrasi tersebut yakni dari atas dan dari bawah.
“Dari atas dapat dilihat dari berbagai fenomena seperti tindakan represif aparat kepolisan semakin marak dalam menekan gagasan kritis, Dominasi Pemerintah Pusat terhadap pemerintah Daerah, Sarana Media massa dikuasi kelompok elite, Penurunan kualitas Partai Politik Indonesia, Pelemahan penegakan hukum, Politisasi Pemidanaan dan Pelemahan Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi”jelasnya.
Lebih lanjut, Usman sapaan akrabnya mengatakan sementara dari bawah dilihat dari Polarisasi masyarakat sipil di Indonesia dan sikap afirmatif penerapan taktik otoriter oleh Negara terhadap saingan ideologis mereka.
Senada dengan Andi. Luhur Prianto menegaskan bahwa kemunduran Demokrasi di Indonesia semakin memprihatinkan seiring berjalannya.
“Seiring berjalannya, Pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat di ruang publik telah diproduksi sedemikian rupa oleh rezim sekarang ini. Hal ini ditandai dengan maraknya kasus pemidanaan bagi orang yang berani vulgar melakukan kritik terhadap pemerintah. parahnya lagi proses penegakan hukum cenderung tebang pilih. Oleh karenanya peristiwa seperti ini sangat melecehkan nilai-nilai demokrasi” jelas Alumnus Fisipol Universitas Hasanuddin itu.
Sementara itu, Nurlia Dian Paramita lebih menyoal keterkaitan kemunduran Demokrasi di Indonesia dalam perspektif cara pergantian kekuasaan.
“Kita juga bisa melihat ya, bahwa sekarang ini sedang ramai dibincang prihal penundaan pemilu 2024. Nah jika ini terjadi tanpa alasan yang jelas maka tentu saja menjadi pintu masuk konsep otoritarian dan sangat bertolak belakang kehendak konsep Demokrasi” jelas Mita sapaan akrabnya, juga merupakan Aktivis Perempuan PP Nasyiatul Aisyiyah.
Diketahui kegiatan tersebut berjalan hikmah, dipandu langsung Muh. Asratillah S. (LHKP Muhammadiyah Makassar) dengan dimeriahkan Puluhan peserta yang didominasi dari Institusi Bawaslu dan KPU serta masyarakat umum maupun mahasiswa.(MHM)
