Matakita.co, Gorontalo – Bkkbn Provinsi Gorontalo menggelar rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan orientasi bagi kader TPK se Provinsi Gorontalo. Bertempat di Ballrom Maqna Hotel Gorontalo, Jumat (13/05/2022).
Tahun 2022 ini, Bkkbn menunjukkan komitmen yang tinggi untuk sama-sama mensukseskan Program Program Bangga Kencana dan upaya melakukan percepatan penurunan stunting yang menjadi salah satu urusan wajib pemerintah yang harus kita dukung bersama.
Saat ini pembentukan kelembagaan tim-tim percepatan penurunan stunting (TPPS) masih menjadi/target yang harus segera diselesaikan, khususnya TPPS tingkat desa, yang sampai saat ini baru mencapai 64.33% untuk provinsi Gorontalo.
Kepala Perwakilan Bkkbn Provinsi Gorontalo Dra. Hartati Suleman mengatakan TPPS Desa/Kelurahan bertugas mengkoordinasikan dan memastikan pelaksanaan percepatan penurunan stunting untuk mencapai target penurunan Stunting desa/kelurahan salah satunya melalui kegiatan -kegiatan yang dilakukan oleh Tim pendamping keluarga.
Menurutnya tahun 2022 merupakan tahun kedua dalam menyiapkan sumber daya manusia personil TPK yang mempunyai tugas dalam melakukan pendampingan keluarga resiko stunting dengan kegiatan penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan, fasilitasi penerimaan bantuan social serta surveilans untuk mendeteksi dinífaktor resiko stunting.
“TPK benar-benar harus mendapatkan fasilitas informasi yang tepat dan benar tentang upaya pencegahan stunting dari fasilitator yang juga telah mendapatkan pelatihan,”
Penguatan kapasitas SDM TPK, disediakan anggaran melalui APBN yang dikelola oleh Perwakilan BKKBN se Indonesia, yang mana pelaksanaannya dapat dilakukan secara swakelola, langsung dilaksanakan oleh!Perwakilan BKKBN atau di swakelolakan kepada dinas pengendalian penduduk dan KB.
Kab/kota yang merupakan swakelola tipe dua. Untuk saat ini perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo melakukan swakelola sebentar nanti tahapan berupa dokumen perjanjian dan kontrak akan dlilaksanakan.
“Sekaitannya dengan hal tersebut dimohon bantuan bapak/ibu kepala dinas untuk dapat/melaksanakan kegiatan orientasi kepada kader TPK di wilayah masing-masing dengan/optimal, memanfaatkan sumber daya fasiltator kab/kota yang telah dilatih sehingga selesai menerima materi kader TPK segera dapat lebih memaksimalkan peran dan fungsi mereka/dalam pendampingan keluarga resiko stunting,” Ujar Hartati.
Hartati Menegaskan Kegiatan Orientasi Tim Pendamping Keluarga dilaksanakan sebaik-baiknya, penuh tanggung jawab, secara profesional, bersih dari korupsi dan tidak ada konflik kepentingan serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satu yang menjadi pedoman adalah surat edaran/sestama no 2 tahun 2022.
