Matakita.co, Jakarta – Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Mahfud MD sebagai Ketua Kompolnas pada hari ini, Senin (22/8/2022) kemarin, dalam RDP tersebut turut membahas mengenai peran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dalam menangani Kasus FS. Penetapan FS sebagai tersangka membuat perhatian publik mengarah pada kinerja Kompolnas beserta Polri.
Dalam RDP tersebut Komisi III DPR RI meminta Kompolnas melakukan “bersih-bersih” internal institusi tersebut, khususnya setelah munculnya kasus yang menjerat mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri Irjen Ferdi Sambo.
Menanggapi hasil RDP tersebut, Direktur Eksekutif PASKODE Harmoko M.Said mendesak Mahfud MD menindaklanjuti masukan Komisi III DPR untuk mengevaluasi internal Kompolnas.
PASKODE juga meminta Komisi III DPR RI agar serius dalam menindaklanjuti hasil RDP kemarin.
“Adanya political will yang muncul di RDP tersebut untuk memperkuat Kompolnas sebagai pengawas ekternal Polri melalui perubahan UU Polri atau membuat UU tentang Kompolnas merupakan sebuah usulan konstruktif dalam memperbaiki kelembagaan Kompolnas kedepannya”. Kata Harmoko kepada media ini, Selasa (23/8/2022).
Hal lain yang disorot oleh PASKODE adalah mengenai pertanyaan Komisi III DPR RI terhadap Kompolnas tentang apa saja yang diketahui Kapori terhadap peristiwa penembakan Brigadir J dalam rentang waktu tanggal 8, 9, 10, dan kemudian 11 Juli baru diumumkan oleh Karopenmas Div. Humas Polri serta mengapa pengumuman Karopenmas Div Humas Polri dengan skenario tembak menembak yang dilatarbelakangi adanya pelecehan seksual dan ancaman kekerasan tidak menunjukan barang bukti.
Menurut Harmoko M. Said pertanyaan tersebut harus DPR RI tanyakan kepada Kapolri.
“Dual pertanyaan substansi tersebut wajib dipertanyakan pula oleh DPR RI kepada Kapolri agar keraguan dan kekhawatiran masyarakat tidak meluas” tutupnya.
