MataKita.co, Jakarta – Ketua Bidang Hukum dan HAM, Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Indonesia (HMPI) DKI Jakarta, Muh. Basri Lampe, S.H., M.H angkat bicara soal kenaikan harga BBM.
Kepada matakita.co (4/9/2022), Basri menyampaikan bahwa kebijakan pemerintah dalam ini Presiden RI yang telah resmi mengumumkan kenaikan harga BBM.
Kebijakan itu, kata Basri, dibanjiri penolakan oleh publik, baik dari kalangan organisasi kepemudaan maupun organisasi kemasyarakatan. Karena sebelumnya, dihebohkan akan dinaikkan harga BBM pada tanggal 1 September 2022, namun saat itu faktanya tidak jadi naik.
“Dari isu kenaikan harga BBM itu, sehingga Wakil Ketua MUI langsung angkat bicara. Namun, kita ketahui bersama bahwa pada tanggal 1 September 2022 tidak jadi dinaikkan,” kata Aktivis IMM ini.
Ia pun menyampaikan komentar Anwar Abbas (Wakil Ketua MUI), bahwa rencana pemerintah menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis Pertalite dan Solar dinilai bertentangan dengan konstitusi, yakni UUD 1945 Pasal 33 dan 34.
Pasal tersebut berbunyi, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Lalu, fakir miskin anak terlantar dipelihara oleh negara”.
“Jadi konstitusi kita sudah memberikan amanat yang jelas di mana kalau pemerintah akan membuat kebijakan, maka jangan membuat kebijakan yang akan menyusahkan atau menyengsarakan rakyat,” tegas Anwar Abbas dalam keterangannya yang diterima redaksi, Sabtu (27/8) beberapa hari lalu saat isu kenaikan harga BBM.
Selain itu, lanjut Basri, bahwa pada siang tadi Pemerintah mengumumkan harga baru BBM, itu berlaku mulai pukul 14.30 WIB. Dimana Harga Pertalite naik dari Rp 7.650 menjadi Rp 10.000/liter. Kemudian harga solar subsidi naik dari Rp 5.150 jadi Rp 6.800/liter. Pertamax juga ikut naik hari ini dari Rp 12.500 jadi Rp 14.500/liter.
“Saya kira kebijakan pemerintah ini tidak tepat, dan ini sudah jelas bahwa kebijakan itu tidak lagi pro terhadap rakyat. Kan dapat dipastikan, jika harga BBM naik maka semua kebutuhan pokok akan ikut naik, dan lagi-lagi dampaknya terhadap masyarakat di bawah,” ujar Putra Bulukumba ini.
Basri, yang juga merupakan Mantan Ketua, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sulawesi Selatan (Sulsel) 2018-2020. Ia menegaskan, bahwa atas nama lembaga HMPI DKI Jakarta, menolak kebijakan pemerintah atas kenaikan harga BBM ini.
“Kami dari HMPI DKI Jakarta, menyampaikan secara tegas, bahwa menolak atas kenaikan harga BBM ini, saya kira ini wajib kita tolak secara serentak. Juga kami akan lakukan konsolidasi internal di HMPI DKI Jakarta. Setelah itu, kami akan lakukan konsolidasi bersama lembaga kemahasiswaan dan kepemudaan, dan akan bersama-sama melakukan aksi demonstrasi. Karena kita sadar bahwa kebijakan ini benar-benar menindas rakyat tidak lagi pro rakyat,” tegasnya.
