Matakita.co, Gorontalo – Program percepatan penurunan stunting menjadi topik utama dalam rapat koordinasi penyusunan laporan kinerja TPPS Provinsi Gorontalo dan kabupaten kota.
Rapat koordinasi yang bertempat di hotel yulia Kota Gorontalo itu di hadiri oleh pejabat sekertaris daerah Budiyanto Sidiki, mewakili Pj. Gubernur Gorontalo di ikuti oleh 49, yang terdiri atas Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Kepala Bapppeda, Kepala Dinas Kesehatan, Rektor Universitas se-provinsi, Kepala BPOM, Satgas Stunting, serta Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri yang ikut melalui virtual zoom. Senin (07/08/2023).
Kepala Perwakilan Bkkbn selaku penyelenggara menyampaikan dalam sambutannya, kegiatan ini berdasarkan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting menetapkan Strategi Nasional Percepatan penurunan Stunting melalui 5 (lima) pilar.
Di antaranya yaitu: 1) Komitmen dan visi kepemimpinan; 2) Kampanye nasional dan komunikasi perubahan perilaku; 3) Konvergensi, koordinasi, dan konsolidasi program pusat, daerah, dan desa; 4) Gizi dan ketahanan pangan; dan 5) Pemantauan dan evaluasi. Perpres 72 juga mengamanatkan Kepada Kepala BKKBN RI sebagai Ketua Pelaksana Percepatan Penurunan stunting.
Sebagai pedoman dalam pelaksanaan Perpres, BKKBN telah menetapkan Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia Tahun 2021 -2024.
Kepala Perwakilan Bkkbn Provinsi Gorontalo Dra. Hartati Soleman menyebutkan tujuan kegiatan ini merupakan Terbentuknya komitmen para pemangku kepentingan di Provinsi dan Kabupaten/kota dalam pembentukan TPPS dan pelaksanaan rencana aksi percepatan penurunan stunting.
“Sejak diundangkannya Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, dengan inisiasi pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di seluruh desa dan kelurahan untuk melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga beresiko stunting, beberapa langkah kegiatan yang telah kami laksanakan dan dapat kami laporkan pada kesempatan ini”, Ungkap Hartati.
Di samping itu juga Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo mengingatkan jangan sampai hanya istilah program yang banyak digaungkan, tetapi tidak memberikan pengaruh apapun terhadap penurunan angka stunting di daerah.
“Saya lihat ini banyak sekali istilah program untuk penurunan angka prevalensi stunting ada one day one egg, si-cantik Gorut, Go TAAT (Gerakan Orang Tua Asuh Atasi Stunting), dan masih banyak lagi. Jangan sampai istilah programnya sudah sebanyak ini, tapi angka stunting tetap di angka itu,” tandasnya
Pada kesempatan itu pejabat sekertaris daerah menyampaikan Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) provinsi dan kabupaten / kota diminta bergerak cepat untuk menurunkan prevelensi tengkes.
“Target kita di 2024 angka tengkes kita capai angka 14,%, sementara pada 2022 kemarin angka tengkes di provinsi ini masih di angka 23,8%. Berarti masih ada selisih sekitar 9,8%. Oleh karena itu, saya minta dengan adanya TPPS bisa banyak kolaborasi efektif yang dilakukan untuk mencapai angka yang sudah kita targetkan,” pintanya saat membuka kegiatan.
Budi mengatakan TPPS harus bisa mensinergikan seluruh program percepatan penurunan stunting dari pusat, daerah hingga ke tingkat desa dan kelurahan. Hal ini dimaksudkan agar setiap program yang dilaksanakan dapat dipastikan terselenggara dengan baik, dan menjawab setiap permasalahan.
“TPPS ini usianya sudah masuk tahun ketiga berarti harus sudah semakin baik lagi mekanisme kerjanya. Monitoring, evaluasi, pengawasan dan pendampingan terhadap penurunan angka prevalensi stunting perlu dimaksimalkan,” ujarnya.
