Matakita.co, Gorontalo – Bkkbn Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan penguatan strategi dan kebijakan pelayanan Kb bagi klinik swasta, Kamis (30/11/2023). Bertempat di citty mall hotel gorontalo.
Kegiatan itu di ikuti oleh 50 peserta, masing-masing peserta merupakan perwakilan klinik swasta se Provinsi Gorontalo.
Adapun pemateri yang hadir dalam kegiatan itu merupakan Direktur Bina Akses Pelayanan KB Bkkbn RI H.Zamhir Setiawan di dampingi oleh Ni Nengah Wati, MM (Ketua Pokja KBKR BKKBN Provinsi Gorontalo).
Sebelumnya dalam sambutan kepala perwakilan Bkkbn provinsi Gorontalo yang di wakili oleh Ni Nengah Wati, MM (Ketua Pokja KBKR BKKBN Provinsi Gorontalo) menuturkan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas, pemerintah menetapkan kebijakan KB melalui penyelenggaraan program KB sesuai UU No. 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga.
“Program KB di laksanakan untuk membantu dan mewujudkan hak hak reproduksi secara bertanggung jawab, kebijakan KB bertujuan untuk mengatur kehamilan yang di inginkan”, kata Ni Nengah Wati.
Dalam perkembangannya, cakupan pelaksanaan penyelenggaraan KB mengalami perluasan atas dukungan regulasi dengan adanya regulasi dengan adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah.
“Pada lampiran itu di sebutkan pembagian urusan pemerintah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana sub urusan keluarga berencana tingkat pusat”, ucapnya.
Kualitas fasyankes yang memberikan pelayanan KB, menjadi kunci utama dalam mempermudah akses pelayanan KB bagi pasangan usia subur (PUS) di seluruh tingkat wilayah.
Saat ini jumlah klinik swasta yang telah teregister pada system pencatatan dan pelaporan BKKBN adalah sebanyak 3.348 klinik swasta terdiri dari 424 klinik utama dan 2.924 klinik pratama (SIGA januari 2023) Dalam upaya perluasan akses pelayanan KB sesuai amanat Perban No 1 tahun 2023 agar masing-masing daerah meningkatkan jumlah fasyankes teregister termasuk fasyankes swasta.
Lebih lanjut, dalam program pembangunan keluarga, kependudukan keluarga berencana (Bangga Kencana), berdasarkan data angka penggunaan kontrasepsi modern di tahun 2022 baru 58,80% dari target 62,54%. angka unmet need (kebutuhan berKB yang tidak terpenuhi) masih tinggi yaitu 13,6% dari target 8% pada tahun 2022.
Untuk itu, perlu adanya suatu upaya untuk mendorong klinik swasta agar dapat meningkatkan pelayanan KB dan di harapkan klinik swasta dapat melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan KB terutama MKJP.
Usai memberikan materi Direktur Bina Akses Pelayanan KB Bkkbn RI H.Zamhir saat di temui oleh sejumlah awak media, dirinya menyebutkan dalam rangka meningkatkan serta memperluas akses dan cakupan ke masyarakat terkait pelayanan maka diperlukan kemitraan bersama dengan klinik swasta.
Menurutnya ini sangat penting untuk kita lakukan serta perlu diregistrasikan di BKKBN agar yang bersangkutan mempunyai nomor anggota agar nantinya terkait pelayanan KB seperti pembagian alat kontrasepsi dan lain sebagainya diberikan secara gratis dan dibagikan ke masyarakat secara tepat.
Dirinya berharap melalui forum ini akan memperoleh rumusan penguatan strategi yang langsung dapat di implementasikan dalam meningkatkan cakupan pelayanan KB di fasyankes swasta dan juga pelaporannya melalui SIGA.
