Beranda Kampus Dorong Penguatan Partisipasi Publik, Prodi Administrasi Publik FISIP UNHAS Gelar Sosialisasi Desa...

Dorong Penguatan Partisipasi Publik, Prodi Administrasi Publik FISIP UNHAS Gelar Sosialisasi Desa Inklusi di Maros

0

Matakita.co, Makassar – program studi administrasi publik Fakultas ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Hasanuddin (Unhas) menggelar pengabdian masyarakat. kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi urgensi partisipasi publik dalam implementasi desa inklusi ini di Kawasan wisata Rammang – rammang, Desa Salenrang, kabupaten Maros (11/12/2023)

Kegiatan ini menghadirkan peserta dari perwakilan Desa di kabupaten Maros serta dosen serta  mahaswa administrasi publik. kegiatan ini menghadirkan narasumber yakni kepala dinas pemberdayan masyarakat desa (PMD) Kabupaten Maros, Drs. Idrus, M.Si. Kegiatan ini dipandu oleh Rizal Pauzi yang merupakan dosen administrasi publik FISIP Unhas.

Sekretaris Departemen ilmu administrasi, Dr Muh.Tang Abdullah, MAP dalam mengantarnya menjelaskan pentingnya partisipasi publik dalam mewujudkan desa inklusi.  menurutnya, Maros dipilih sebagai lokasi pengabdian ini karena baru – baru ini adanya 12 desa yang mendapatkan pengakuan secara nasional sebagai desa inklusi. 

“ tentu kita ingin berkolaborasi, mendorong partisipasi publik agar desa inklusi ini dapat direplikasi didesa lainnya” jelasnya.

Sementara itu, Kadis PMD Maros dalam pemaparannya menekankan capaian desa inklusi di kabupaten Maros.

“Jadi 12 desa inklusi itu turut di dampingi oleh yayasan baKTI. Tapi itu perlu kita syukuri, walaupun demikian masih banyak hal yang perlu dibenahi untuk 80 desa yang ada. karena pada prinsipnya semua desa itu harus inklusif” jelasnya

Idrus menambahkan, dalam prioritas APBDes tahun 2023 itu dapat dianggarkan untuk pelatihan kepemimpinan perempuan. ini penting karena kan di BPD itu ada keterwakilan perempuan, tapi banyak yang belum mampu memperjuangkan hak – hak perempuan. jadi perlu ditingkatkan kapasitasnya.

“untuk di Maros itu kita punya anggaran kinerja untuk desa dengan tambahan anggaran antara 55 – 84 juta. itu untuk desa yang memenuhi syarat diantaranya serapan anggaran, kebijakan ketahanan bencana, kebijakan lingkungan hidup, dan berbasis gender. kedepan kita akan tambahkan terkait inklusif” jelasnya. 

Kegiatan ini dilanjutkan dengan diskusi terkait penguatan partisipasi publik di desa serta diakhiri foto bersama. 

Facebook Comments Box
ADVERTISEMENT