Matakita.co, Makassar – Subtansi tema peringatan HUT RI ke-80 “Bersatu, Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju,” terletak pada penegakan hukum. Sebab, hanya melalui supremasi hukum yang konsisten dan berkeadilan keempat pilar tema ini dapat diwujudkan secara kongkret.
Hal tersebut dinyatakan oleh Anggta Komisi III DPR RI Andi Muzakkir Aqil. Menurutnya, tanpa penegakan hukum yang berkeadilan maka persatuan menjadi rapuh, kedaulatan akan tergadai, kesejahteraan hanya ilusi, dan Indonesia maju hanya mimpi di siang bolong.
“Jadi, substansi tema tersebut adalah penegakan hukum,” kata Andi Muzakkir.
Ia pun menjelaskan rinci. Pertama, hukum adalah perekat persatuan. Di tengah ancaman disintegrasi dan polarisasi, hanya hukum yang imparsial yang mampu menjamin kesetaraan warga negara.
“Tanpa penegakan hukum yang konsisten, retak sosial akan menggerogoti fondasi kebinekaan kita,” imbuhnya.
Begitu pula dengan pilar kedaulatan. Hukumlah yang menurut Andi Muzakkir bisa menjaga kedaulatan RI. Terlebih, ancaman kedaulatan di era globalisasi dinilainya tidak lagi berupa invasi militer, melainkan melainkan intervensi ekonomi, cyber warfare, atau pelanggaran wilayah oleh asing.
“Hukum nasional harus diperkuat untuk melindungi sumber daya alam, data kewarganegaraan, dan batas teritorial. Tanpa legal framework yang solid, Indonesia hanya menjadi penonton di negeri sendiri,” tegas Andi Muzakkir.
Soal kesejahteraan rakyat pun demikian. Korupsi, monopoli, dan ketimpangan menurutnya adalah penyakit kronis yang menghambat distribusi kekayaan. Penegakan hukum dinilainya akan memastikan keadilan sosial dengan memberantas mafia anggaran, menindak koruptor, dan melindungi UMKM dari praktik kartel.
“Hanya dengan kepastian hukum, pertumbuhan ekonomi bisa dirasakan hingga ke lapisan terbawah,” tegasnya lagi.
Andi Muzakkir mengatakan, kepastian dan penegakan hukum yang sama juga mendasari Indonesia maju, pilar terakhir tema HUT RI. Menurutnya, Inovasi dan daya saing global hanya tumbuh di ekosistem yang menjamin hak cipta, kontrak bisnis yang jelas, dan perlindungan investasi.
“Indonesia tidak bisa menunggu. Momentum 80 tahun kemerdekaan harus menjadi titik tolak revolusi hukum,” kata Andi Muzakkir.
Meski demikian, politisi muda Partai Demokrat ini merasa optimistis pemerintahan Prabowo Subianto akan membawa Indonesia pada era penegakan hukum yang lebih baik, tegas, dan berkeadilan.
Itu terlihat pada komitmen kuat pemberantasan korupsi, peningkatan gaji hakim sebesar 280 persen dan modernisasi manajemen perkara di Mahkamah Agung. Abolisi presiden terhadap Tom Lembong dalam pandangan Andi Muzakkir juga memperlihatkan komitmen presiden pada keadilan subtansial, bukan semata keadilan prosedural.
“Saya mengapreasi pernyataan Presiden tentang Pasal 33 kenegaraan sebagai benteng pertahanan ekonomi. Artinya, peringatan 80 tahun kemerdekaan ini menjadi momentum kebangkitan penegakan hukum berlandaskan konstitusi,” katanya.
