Matakita.co, Makassar – Tragedi kebakaran yang melanda gedung DPRD Kota Makassar dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak hanya meninggalkan luka mendalam, tetapi juga membuka ruang diskusi tentang masa depan kelembagaan legislatif.
Salah satu warga Makassar, Muh. Suardi Husain kepada matakita.co (31/8/2025) menyampaikan gagasan restrukturisasi DPRD agar tragedi tersebut menjadi momentum perubahan. Ia menilai, alih-alih membangun kembali gedung DPRD di lokasi lama, lebih baik pemerintah menjadikannya Taman Rakyat sebagai ruang publik dan monumen peringatan.
Kemacetan dan Kerawanan Pusat Kota
Menurut Suardi, setiap kali demonstrasi digelar di depan gedung DPRD, pusat Kota Makassar selalu mengalami kemacetan parah. Kondisi itu bukan hanya mengganggu aktivitas masyarakat, tetapi juga menimbulkan potensi kerawanan.
“Karena itu, gedung DPRD sebaiknya dipindahkan ke pinggiran kota yang lebih luas, bebas macet, dan aman,” ujarnya.
Gedung Baru yang Sederhana dan Fungsional
Suardi mengusulkan agar gedung DPRD baru dirancang secara sederhana dan fungsional. Gedung cukup dilengkapi dengan ruang sidang paripurna, ruang fraksi, serta ruang komisi. Ia menilai, tidak perlu ada ruang kerja pribadi untuk setiap anggota DPRD demi efisiensi anggaran.
“Lebih baik wakil rakyat berkantor di wilayah pemilihannya. Anggota DPRD Kota bisa menempel di kantor kecamatan, sedangkan anggota DPRD Provinsi berkantor di kantor bupati. Dengan begitu mereka lebih dekat menyerap aspirasi rakyat,” tambahnya.
Desain Terbuka dan Ramah Publik
Selain itu, Suardi menekankan pentingnya menghadirkan DPRD sebagai Rumah Rakyat. Gedung baru, katanya, harus terbuka tanpa pagar tinggi yang menghalangi interaksi. Fasilitas publik, termasuk ruang audiensi rakyat, wajib tersedia agar masyarakat bisa lebih mudah menyampaikan aspirasi.
Wacana Pembubaran DPRD
Menanggapi wacana pembubaran DPR/DPRD yang kerap mencuat dalam gelombang demonstrasi, Suardi menilai hal tersebut sulit dilakukan tanpa perubahan konstitusi. Karena itu, opsi yang realistis adalah mereformasi DPRD agar lebih efisien, transparan, dan dekat dengan rakyat.
Momentum Perubahan
“Tragedi ini jangan hanya dibaca sebagai musibah. Ini adalah momentum restrukturisasi DPRD. Dari sini, kita bisa melahirkan sistem legislatif yang lebih hemat biaya, fungsional, terbuka, dan benar-benar berpihak pada rakyat,” pungkas Suardi.
