MataKita.co, Pangkep – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) menggelar rapat paripurna dalam rangka penyerahan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026. Senin, (8/9/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pangkep, H. Haris Gani, S.Sos., M.Si., didampingi Wakil Ketua DPRD, H. Andi Ilham Zainuddin, S.T., dan H. Muh. Tauhid. Hadir pula Wakil Bupati Pangkep, Sekretaris Daerah, para asisten dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD), kepala bagian, sekretaris OPD, camat, serta seluruh anggota DPRD.
Dalam sambutan Bupati Pangkep yang dibacakan oleh Wakil Bupati Pangkep Drs. H. Abd. Rahman Assgaf, M.I.Kom bahwa penyusunan KUA-PPAS 2026 merupakan bagian dari tahapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, sekaligus penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026. Dokumen ini, menurutnya, akan menjadi dasar penyusunan RAPBD sesuai dengan ketentuan PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.
“Kebijakan umum anggaran disusun berdasarkan prinsip efektivitas, efisiensi, manfaat, dan tertib pengelolaan keuangan sesuai asas legalitas. Dengan kebijakan umum anggaran ini, diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran,” ujar Alumnus Ilmu Pemerintahan ini.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa tema pembangunan Kabupaten Pangkep tahun 2026 adalah “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik”. Tema ini dijabarkan ke dalam 12 program aksi strategis Pangkep Hebat, yang meliputi peningkatan layanan kesehatan dan pendidikan, penguatan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata, pemenuhan infrastruktur dasar, penanggulangan kemiskinan, hingga peningkatan konektivitas digital.
Rapat paripurna ini menandai awal dari proses penyusunan APBD 2026 yang diharapkan dapat menjawab kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik di Kabupaten Pangkep secara lebih efektif dan tepat sasaran.
