Matakita.co, Morut — Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menegaskan komitmen kuat terhadap reformasi birokrasi dengan menandatangani Deklarasi Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Deklarasi ini menjadi salah satu agenda penting dalam peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-12 Kabupaten Morowali Utara yang digelar pada Kamis (23/10). Naskah deklarasi dibacakan langsung oleh Bupati Morowali Utara, Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS, dan diikuti oleh seluruh unsur pimpinan pemerintahan, mulai dari Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, hingga para camat.
Penandatanganan komitmen dilakukan secara simbolis di atas baliho besar di hadapan seluruh peserta upacara HUT Morut ke-12. Langkah ini menandai babak baru dalam tata kelola pemerintahan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Bupati Delis dalam sambutannya menegaskan bahwa deklarasi ini merupakan bentuk kesungguhan Pemda Morut dalam membangun sistem pemerintahan yang berintegritas.
“Kami berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) serta meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Morowali Utara,” ujarnya.
Untuk tahun 2025, terdapat tiga satuan kerja yang diusulkan menjadi percontohan pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pemda Morut, yaitu:
- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kolonodale,
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), dan
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Isi deklarasi tersebut mencakup lima poin utama, yakni:
- Membangun budaya integritas di seluruh jajaran ASN dengan menjunjung nilai kejujuran, transparansi, dan akuntabilitas.
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan melalui inovasi dan efisiensi.
- Melaksanakan pengawasan yang kuat serta menindak tegas praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- Mewujudkan manajemen perubahan yang sistematis dalam peningkatan kinerja dan pengembangan SDM aparatur.
- Menyempurnakan sistem manajemen SDM yang transparan untuk memastikan penempatan pegawai yang kompeten dan berintegritas.
Deklarasi Zona Integritas tersebut disaksikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Selatan H. Anwar Hafid, Pangdam XXIII/Palaka Wira Mayjen TNI Jonathan Binsar Parluhutan Sianipar, Dandim 1311/Morowali Letkol Inf Abraham S. Panjaitan, Kapolres Morut AKBP Reza Khomeini, serta sejumlah pejabat dan tokoh penting lainnya.
Langkah ini diharapkan menjadi tonggak awal dalam menciptakan pemerintahan daerah yang bersih, transparan, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati.
