Matakita.co, Bantaeng – Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Kabupaten Bantaeng menyuarakan desakan keras kepada Bupati Uji Nurdin agar segera mengambil langkah tegas terkait polemik dugaan keterlibatan Direktur PDAM dalam praktik percaloan proyek.
Ketua DPD KNPI Bantaeng, Irsan Akbar, menilai hingga kini belum ada respons terbuka dari pemerintah daerah yang dapat meredam keresahan publik. Menurutnya, sikap diam tersebut justru berpotensi memperlemah kepercayaan masyarakat terhadap komitmen pemerintah dalam menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
“PDAM adalah institusi pelayanan publik yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Jika pimpinan lembaga ini terseret isu yang mencederai integritas, maka harus ada langkah cepat dan tegas agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan,” ujar Irsan Akbar saat diwawancarai, Selasa, 27 Januari 2026.
Minta Ketegasan dan Transparansi
Irsan menegaskan, keterbukaan informasi dan tindakan konkret merupakan kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Ia menilai, penanganan yang berlarut-larut tanpa kejelasan hanya akan memperburuk citra pemerintahan daerah.
“Publik tidak cukup diberi janji atau pernyataan normatif. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata agar pelayanan publik, khususnya air bersih, tidak ikut terdampak oleh polemik ini,” tegasnya.
Tiga Tuntutan KNPI Bantaeng
Dalam pernyataan sikapnya, DPD KNPI Bantaeng menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kabupaten Bantaeng, yakni:
- Evaluasi dan pencopotan Direktur PDAM apabila terbukti terlibat dalam praktik yang bertentangan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- Audit investigatif menyeluruh terhadap proyek-proyek yang berkaitan dengan pihak terkait melalui inspektorat atau lembaga berwenang.
- Pernyataan resmi dan terbuka dari Bupati kepada publik untuk menjelaskan sikap serta langkah pemerintah daerah dalam menyikapi polemik tersebut.
KNPI menegaskan, tuntutan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pemuda dalam demokrasi. Organisasi tersebut berharap pemerintah daerah dapat merespons secara bijak, transparan, dan bertanggung jawab.
“Langkah yang diambil hari ini akan menentukan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah ke depan,” tutup Irsan.
