MataKita.co, Gorontalo – Provinsi Gorontalo mencatat hasil yang membanggakan dalam hal kebijakan pengentasan kemiskinan. Menurut dara BPS, Penurunan kemiskinan selama Provinsi Gorontalo berdiri (2001 – 2020) adalah 14,52 poin ( dari 29,74 % menjadi 15,22%). Sedangkan Penurunan nasional (2001 – 2020) adalalah 8,63 poin (dari 18,41% mjd 9,78%). Data ini menunjukkan penurunan kemiskinan Prov Gorintalo, lebih cepat dibandingkan penurunan nasional. Selanjutnya, dari tahun 2017 – 2020, selalu turun.
Bahkan penurunan Provinsi Gorontalo 2018 – 2019, mencapai 1,29%. Di tahun 2020 (Maret), kemiskinan Gorontalo masih turun 0,09%, dimana secara nasional naik 0,37%. Posisi kemiskinan Gorontalo (Maret 2020) adalah 15,22%. Angka ini hampir mencapai target RPJMD yang berakhir tahun 2022 adalah 15,14%. (Hanya tinggal 0,08%).
kepala BPS Provinsi Gorontalo, Ir. Herum Fajarwati, MM mengatakan bahwa penurunan kemiskinan di Provinsi Gorontalo, tentu tidàk semudah membalikkan telapak tangan. Komitmen kepala daerah menjadi sangat strategis.
“Pada tahun 2018 – 2019, Goronalo mencatatkan dirinya dengan penurunan terbesar diantara 34 Provinsi di Indonesia. begitu pun ditahun 2020 hanya tertinggal 0,08% dari target yang ditetapkan RPJMD. Bila tidak ada pandemi, target ini optimis bisa tercapai” Jelasnya.
Herum Fajarwati menambahkan, Adanya ferivali data sasaran, merupakan salah satu upayà yg tidak semua provinsi melakukan. Dengan data sasaran yang baik pengentasan kemiskinan menjadi lebih efektif, mengingat adanya keterbatasan anggaran. Membangun itu sulit dan mahal, membangun tanpa data akan jauh lebih sulit dan mahal.
Sementara itu, Syamsul, SE.,M.Si, Pengamat Ekonomi mengatakan bahwa jika merujuk dari data kemiskinan dari BPS maka yang menjadi mashab indikator ukurannya adalah pengeluaran perkapita penduduk. Yang artinya bahwa miskin tidaknya penduduk di lihat dari seberapa banyak pengeluaran perkapita penduduk tiap bulannya. Apabila hal ini menjadi paramaternya maka wajar wajar saja persentase kemiskinan gorontalo melejit turun tiap tahunnya. Karena tiap rupiah yang dibelanjakan terhitung sebagai pengeluaran tanpa melihat darimana sumber pengeluarannya (baca pendapatan perkapita). Bisa saja sumber pengeluaran di peroleh dari berbagai bantuan dari pemerintah bukan dari pendapatan yg diperoleh secara mandiri (perlu ada data banding).
“Selanjutnya, penting pula melihat bagaimana pertumbuhan penduduk kita, jika tidak keliru angka pertumbuhan penduduk juga terus menurun. Jika pertumbuhan penduduk menurun tentu persentase penduduk miskin juga menurun. Yang terakhir, pandemik punya kontribusi terhadap turunnya angka kemiskinan (indikator pengeluaran), sejak awal bulan januari 2020 terjadi kepanikan konsumsi pada masyarakat yang menyebabkan tidak terkendalinya pengeluaran masyarakat, selain itu bantuan sosial bahkan di lipat gandakan dalam menjamin keberlangsungan hidup masyarakat terkhusus pada kelompok penduduk yang rentan dan miskin otomatis menambah kapasitas pengeluaran penduduk” Jelas Fakultas Ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo ini.
