Oleh : Sultan*
Kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang disampaikan dalam Konferensi Pers oleh Presiden didampingi beberapa menteri pada Sabtu, 3 september 2022 menuai banyak penolakan di masyarakat. Salah satu alasan kenaikan BBM karena pemerintah menilai bahwa penggunaan BBM bersubsidi tidak tepat saran. Indikatornya ialah BBM bersubsidi tersebut bisa dinikmati oleh semua kalangan.
Oleh karena itu pemerintah mengambil keputusan untuk memotong subsidi BBM dan mengalihkannya dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Presiden menyampaikan bahwa pengalihan Subsidi BBM ke BLT dilakukan dari September sampai dengan desember 2022 dengan total Rp. 600.000,00 yang ditujukan untuk masyarakat kecil penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pembagian Rp.150.000,00 perbulannya. Secara matematis dihitung dengan nilai Rp. 5.000 /hari.
Disisi lain, menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Pada maret 2022 angka kemiskinan Indonesia mencapai 26,16 juta orang dimana 20,65 juta adalah penerima BLT subsidi BBM. Menurut penulis bantuan BLT tersebut tidak dapat menambal kekurangan daripada kebutuhan masyarakat.
Dengan kata lain bahwa BLT yang diberika tidak sebanding dengan dampak yang akan dihadapi masyarakat dengan naiknya BBM. Terlebih lagi bahwa BLT tersebut sebagai mana disampaikan terbatas hanya pada September sampai dengan desember 2022.
Hal yang perlu diperhatika juga adalah adanya efek domino dari kenaikan BBM hingga inflasi besar-besaran. Harga BBM yang naik akan berdampak pada meningkatnya biaya produksi sehingga tarif atau nilai jual dari hasil produksi juga akan meningkat.
Menurut teori keseimbangan pasar, kenaikan BBM akan berdapak Pada menurunya permintaan pasar yang dapat berakibat over supply atau kelebihan pasokan.
Selain itu, dampak secara sosiologis dari kenaikan BBM ini ialah meningkatnya tekanan bagi masyarakat kecil. Harga yang semulanya Rp 7.650,00 menjadi Rp.10.000,00. Kenaikan itu meskipun hanya sebesar Rp. 2.350,00 tetapi dampak dari kenaikan itu sangat terasa bagi masyarakat kecil tetapi sebaliknya tidak terlalu berpengaruh bagi masyarakat golongan atas.
Wacana pembatasan pengguna BBM subsidi yang didasarkan pada cc mesin mobil sepertinya juga perlu untuk diperhatikan karena banyak yang menggunakan mobil dengan cc diatas 1400 untuk kepentingan pekerjaan seperti mobil online yang marak digunakan masyarakat saat ini.
Oleh karenanya, Penolakan kenaikan BBM saat ini adalah langkah tepat untuk digencarkan karena jika tidak, akan terjadi turbelensi yang menggangu stabilitas ekonomi masyarakat. Alih-alih menata ekonomi dengan baik, justru masyarakat yang menderita.
*) Penulis adalah Ketua Bidang Seni Budaya dan Olahraga Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Hukum Unhas
