MataKita.co, Jakarta — Fraksi Partai Demokrat menegaskan pentingnya agar delapan agenda prioritas pemerintah benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat. Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Andi Muzakkir Aqil, dalam rapat paripurna DPR dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap RAPBN 2026 dan nota keuangan Presiden Prabowo Subianto. (18/8/2025)
Dalam pandangannya, Demokrat menekankan bahwa pemerintah harus serius memastikan program-program ekonomi berjalan efektif. Salah satunya terkait sertifikasi halal, yang dinilai penting untuk mendukung ekosistem usaha sekaligus memberi kepastian hukum bagi pelaku industri.
“Fraksi Demokrat berharap pemerintah memberikan perhatian serius atas upaya sertifikasi halal untuk menciptakan ekosistem ekonomi dan kepastian hukum bagi pelaku usaha,” ujar Andi Muzakkir, Selasa (19/8).
Selain itu, Demokrat juga menyoroti kenaikan gaji ASN, penguatan jaring pengaman sosial, serta subsidi tepat sasaran sebagai langkah strategis menghadapi ketidakpastian global.
Dorong Pertahanan dan Produktivitas Nasional
Di tengah dinamika geopolitik dan keamanan regional, Demokrat mendukung langkah pemerintah memperkuat pertahanan negara. Menurut Andi Muzakkir, hal itu akan memberi efek gentar sekaligus memperkuat posisi Indonesia di kancah internasional.
Tak hanya soal pertahanan, Fraksi Demokrat juga memberi catatan kritis pada pengelolaan keuangan negara. Belanja modal, tegas Andi, harus tetap dijaga karena memiliki multiplier effect signifikan bagi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan pembangunan.
Namun, Demokrat mengingatkan agar pemangkasan transfer ke daerah dan dana desa tidak menimbulkan dampak negatif pada pembangunan daerah.
Inovasi Pembiayaan dan Sektor Riil
Fraksi Demokrat menyoroti meningkatnya belanja utang di tengah proyeksi penerimaan yang ambisius. Karena itu, pemerintah diminta segera mendorong produktivitas sektor riil agar struktur ekonomi semakin kokoh.
“Pemerintah juga harus lebih agresif melakukan inovasi pembiayaan melalui instrumen yang efisien dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan,” tegasnya.
Pandangan Fraksi Demokrat ini disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, yang khusus membahas pandangan umum delapan fraksi terhadap RUU APBN Tahun Anggaran 2026.
