MataKita.co, Pangkep – Gelombang kritik keras menghantam institusi pemerintahan di Kabupaten Pangkep setelah Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa (IPPM) Pangkaje’ne dan Kepulauan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran yang menyoroti dugaan korupsi, pungutan liar, serta praktik nepotisme yang dinilai telah merusak tatanan pemerintahan daerah. Kamis, (27/11/2025).
Massa IPPM Pangkep menuding Anggota DPRD Pangkep Fraksi NasDem, H. Ikbal, telah mencoreng wajah lembaga legislatif melalui dugaan pengakuan pembagian fee proyek 10 persen kepada aparat kepolisian dan kejaksaan. Tudingan tersebut memantik desakan agar Badan Kehormatan (BK) DPRD segera memakzulkan H. Ikbal, namun lembaga ini dinilai justru berusaha meredam dan melindungi kader partai penguasa.
Tidak berhenti di legislatif, IPPM Pangkep turut menuding Bupati Pangkep, Muhammad Yusran Lalogau (MYL), sebagai aktor utama dari praktik nepotisme terstruktur yang melibatkan keluarga inti. Kepala Dinas Pertanian, Andi Sadda yang juga kerabat dekat Bupati disebut terlibat dalam kasus dugaan korupsi proyek perpipaan persawahan dengan nilai kerugian negara mencapai 700 juta.
“Ini bukan skandal kecil. Ini sistem yang dibangun untuk memperkaya keluarga dan lingkaran kekuasaan,” tegas Syahrul, Ketua Umum Pengurus Pusat IPPM Pangkep.
Lanjut, Syahrul menyinggung dugaan korupsi dan pungli di Kab. Pangkep itu terstruktur dengan aroma nepotisme yang sangat kental.
“Pungli di seluruh Puskesmas yang berada di bawah kendali Kepala Dinas Kesehatan, Hj. Herlina, ibu dari Bupati. Dugaan pungli terhadap Kepala Desa di wilayah kepulauan melalui Proyek Super Sun (bantuan listrik PLN). Tudingan korupsi proyek taman bambu runcing. Penentuan anggaran media oleh honorer atas arahan Bupati dan transaksi hutan yang melibatkan keluarga Bupati Pangkep dengan Kapolres Pangkep yang kemudian dilakukan pembalakan hutan semakin menguatkan tudingan bahwa pemerintahan daerah telah berubah menjadi ladang bancakan keluarga,” tegas Syahrul.
Tidak hanya eksekutif dan legislatif, aparat kepolisian pun tidak luput dari sorotan. Massa IPPM menuntut pencopotan Kapolres Pangkep yang dinilai gagal menuntaskan kasus korupsi Taman Bambu Runcing dan bahkan dituding terlibat pembalakan hutan di Kec. Tondong Tallasa.
“Kapolres tidak hanya gagal menegakkan hukum, tapi justru diduga ikut merusaknya,” beber Koordinator Mimbar, Dani.
Ketua Bidang Advokasi Pengurus Pusat IPPM Pangkep, Muh. Akbar mengatakan bahwa BK DPRD Pangkep terkesan menghindar ketika diminta menandatangani rekomendasi pemakzulan H. Ikbal untuk dilanjutkannya ke DPW NasDem Sulsel. Dua anggota BK yang hadir, Mustari Dg. Mase (Demokrat) dan Umar Haya (PPP), dinilai menutup mata terhadap tuntutan publik.
“Mereka berdiri bersama kepentingan politik, bukan bersama rakyat. Mereka lebih memilih diam demi menjaga posisi partai penguasa,” ungkap Akbar juga selaku Jenderal Lapangan.
Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) IPPM Pangkep, Ahmad Habibi Baharuddin, juga menegaskan bahwa DPRD kini berada dalam posisi tertekan karena tidak berani mengambil langkah tegas. Ia memperingatkan bahwa IPPM Pangkep akan menggelar demonstrasi yang jauh lebih besar di DPRD Provinsi Sulsel dan Kejaksaan Tinggi Sulsel jika tuntutan mereka tidak diproses.
“Jika DPRD Pangkep tidak berani membersihkan lembaganya sendiri, maka kami akan membawa persoalan ini ke tingkat provinsi. Kami ingin korupsi dan pungli yang dituding melibatkan Bupati MYL diusut tuntas, serta DPRD Provinsi mendesak DPW NasDem memecat H.Ikbal dari kursi dewan Pangkep,” tegas Habibi.
Aksi demonstrasi berakhir tanpa keputusan apa pun dari pihak legislatif maupun pemerintah daerah. Ketegangan antara mahasiswa dan pemerintah kini disebut berada pada titik paling krisis, sementara institusi-institusi negara di Pangkep semakin disorot karena dinilai tidak mampu menjawab kecurigaan publik.
