Iqbal Parewangi: Pak Menteri, Cabut Rilis 200 Mubalig Itu!

MataKita.co, Jakarta – Seperempat jam lebih Anggota DPD/MPR RI asal Sulawesi Selatan, AM Iqbal Parewangi, mengemukakan pandangan kritis dan usulan solutifnya terhadap sejumlah hal terkait kondisi ummat dan bangsa dewasa ini, tanpa ada yang menginterupsi.

Segenap yang hadir dalam rapat kerja Komite III DPD RI bersama Menteri Agama RI, di Gedung DPD RI Senayan, Jakarta, Rabu (30/5) pagi hingga siang, sepertinya sependapat dengan Iqbal.

Tidak heran dalam tanggapan baliknya, Menag Lukman Hakim Saifuddin mengalokasikan waktu lebih panjang untuk menanggapi hal-hal yang dikemukakan Iqbal.

Diantara pandangan kritis dan usulan solutif yang dikemukakan Iqbal, yaitu menyangkut calon jamaah haji dan umrah, rilis 200 mubalig yang dikeluarkan Kemenag RI, dan peran Kemenag terhadap isu radikalisme dan terorisme.

Antrian CJ Haji Sulsel Kurang Pendek

Iqbal mengawali dengan mengapresiasi prestasi Kemenag RI dalam pelaksanaan ibadah Haji 2017 lalu. “Saya tugas pengawasan haji 2017 lalu. Kesimpulan objektifnya, prestasi Kemenag patut diapresiasi. Saya salut,” kata Iqbal.

“Tapi ada tiga kurangnya, pak Menteri,” sambung Iqbal. “Pertama, antrian calon jamaah haji Sulsel masih kurang pendek. Kedua, pengawas dari DPD kurang banyak, cuma 12 orang, padahal daerah yang diwakili ada 34 provinsi. Apalagi jika dibanding jumlah pengawas dari lembaga lain, kurang sekali. Dan ketiga, ini juga penting, jumlah petugas haji perempuan masih kurang.”

Terhadap tiga kekurangan tersebut, Menag berjanji akan terus mencarikan solusinya. Khusus untuk antrian panjang CJH Sulsel, Menag sempat memberi tanggapan diplomatis. “Antrian di Sulsel, daerahnya pak Iqbal, memang panjang. Kenapa? Dari sisi positifnya, itu menunjukkan kesadaran religius dan kemampuan ekonomi masyarakat tinggi,” kata Menag memuji.

Nasib CJ Umrah Terlantar

Terkait calon jamaah umrah yang sampai kini tidak jelas nasib keberangkatannya, Iqbal menyebut contoh jamaah Abu Tours dan jamaah Global yang keduanya berpusat di Makassar.

Iqbal berpandangan bahwa para pihak termasuk pemerintah sepatutnya tidak terpaku pada persoalan kenakalan travel, atau kelemahan regulasi, dan atau kebijakan Kemenag saja. Menurutnya, kenakalan travel memang harus diproses di ranah hukum, dan kelemahan regulasi harus diperbaiki. Tapi nasib calon jamaah tidak harus menunggu semua itu.

Iqbal memandang perlu pendekatan lain, yaitu empati pada calon jamaah yang tidak kunjung jelas nasibnya. Iqbal mengusulkan Kemenag perlu menempuh apa yang disebutnya kebijakan kuratif, selain kebijakan preventif, untuk menangani kemelut yang melilit calon jamaah umrah tersebut.

“Kebijakan preventif Kemenag, meliputi perbaikan regulasi dan juga penerapan aplikasi Sipatuh yang tadi pak Menteri sebut, misalnya, itu oke. Saya apresiasi. Tapi tidak cukup itu. Untuk kondisi calon jamaah umrah yang kini tidak jelas nasib keberangkatannya, penting pak Menteri tempuh kebijakan kuratif. Intinya, negara perlu hadir di situ. Mereka juga anak-anak bangsa, pak Menteri. Saya usulkan solusi kuratif itu. Kondisinya emergensi, darurat,” jelas Iqbal.

Rilis 200 Mubaligh

Terkait rilis 200 mubalig yang dikeluarkan Kemenag RI, Iqbal yang oleh sejumlah tokoh ummat dan ormas Islam di Sulsel kerap disebut “Senator Ummat” meminta Menag Lukman Hakim Saifuddin agar mencabut daftar itu.

“Cabut saja deh. Saya usul konkret, cabut saja. Pak Menteri, setelah minta maaf kemudian itu dicabut 200 itu, saya yakin itu cukup bijak,” kata Iqbal.

Kalaupun Kemenag enggan mencabut, Iqbal mengusulkan agar Kemenag sekalian merilis minimal 400 ribu lebih daftar mubalig sesuai jumlah masjid potensial di Indonesia kini.

“Sekalian saja rilis 400 ribu lebih mubaligh, sesuai jumlah masjid. Sekalian rilisnya berhalam-halaman,” tutur Iqbal.

Iqbal juga meminta Kemenag untuk tidak “melempar bola” persoalan daftar mubaligh itu ke MUI. Dia menilai itu bukan solusi yang baik.

“Sudahlah pak Menteri, daripada dorong bola itu keluar ke kiai kita, guru kita, pak Kiai Ma’aruf bersama dengan guru-guru kita yang ada di MUI, dan bola itu malah bisa-bisa jadi bonyok. Mending pak Menteri ambil lagi bola itu dan dinyatakan batal. Demi kemaslahatan bangsa dan umat, batalkan rilis 200 itu,” ucap Iqbal.

Seperti diketahui, dirilisnya daftar mubaliq oleh Kemenag menimbulkan pro dan kontra. Dalam rapat dengar pendapat ini, Lukman menjelaskan latarbelakang dan alasan dibuatnya daftar rekomendasi 200 mubalig. Dia juga mengaku telah meneruskan persoalan daftar mubalig ini ke MUI untuk diverifikasi, diteliti, dan disikapi.

“Jadi kalau ada yang meminta kami untuk mencabut ya sulit karena ini bagaimana kami mencabut ini sudah ada di MUI. Jadi sudah tidak ada di kami lagi. Jadi sudah kami serahkan sepenuhnya ke MUI. MUI sekarang sedang menelaah mengkaji itu setau saya dengan orams-ormas Islam. Dan kita tunggu saja apa langkah yang akan dilakukan MUI ke depan. Jadi itulah penjelasan kami,” jelas Lukman.

Meski begitu, Iqbal optimis Menteri Agama akan mencabut rilis 200 mubaligh tersebut. “Lihat saja beberapa waktu ke depan, in sya Allah dicabut. Atau harus terbit rilis 400 ribuan mubligh itu,” kata Iqbal usai rapat kerja tersebut.

ADVERTISEMENT