Oleh : Furqan Jurdi*
KPK telah meminta kepada Presiden untuk mengintervensi Pansus Angket. Padahal hukum membuka jalur yang jelas, apabila KPK tidak suka dengan pansus angket tersebut maka Undang-Undang menginstruksikan KPK untuk mengambil langkah hukum melalui jalur pengadilan, dan suruh pengadilan memutuskan itu, apakah pansus angket itu tidak bertentangan dengan hukum dan atau masih relevan dengan persoalan yang dihadapi.
Tapi melihat langkah-langkah KPK ini, kelihatan arogansi dan sikap kepala batunya ini lembaga. Sejak Muncul pansus angket, dimedia digalang opini bahwa KPK tidak perlu hadir memberikan keterangan apabila di panggil DPR dalam pelaksanaan angket itu. (KPK mau Menantang pasal 204-205 UU MD3).
Belum lagi Sikap kepala batu itu ditunjukkan dengan arogansi yang tidak tahu diri. Tapi saya melihat sikap semacam ini sebnarnya membenarkan anggapan bahwa KPK itu arogan. Seakan-akan tidak ada lembaga lagi di atasnya.
Dan pendukung-pendukung KPK itu mengklaim diri anti korupsi dan yang tidak mendukung atau melawan kpk itu pro-korupsi. Saya merasa heran, lembaga anti korupsi ini, sucinya seperti apa? Lsm-LSM anti korupsi ini dapat uang dari mana untuk isi perutnya.
Perlu diketahui salah satu yang menjadi alasan DPR menggulingkan hak angket adalah transparansi anggara KPK. Ini LSM dan KPK sendiri kepanasan, karena disatu sisi anggaran itu tidak dibelanjakan secara transparan dan aliran uang itu kemana,? Dan digunakan untuk apa? Untuk kepentingan apa?.
Karena itu mereka semua kepanasan. Oleh sebab itu KPK ndak usah kepala batu karena Hak Angket DPR adalah hak konstitusional dan KPK harus menaati itu. UU MD3 memberikan kewenangan kepada DPR untk memanggil lembaga terkait, kalau tidak maka DPR bisa meminta kepada POLRI untuk menjemput paksa, kalau tidak maka akan muncul hak menyatakan pendapat. Maka disitulah KPK akan dilihat, seperti apa dia sesungguhnya.
*) Penulis adalah Aktivis Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah
