Oleh : Fahri Hamzah*
Kuasa atas wilayah makna adalah salah satu monopoli dalam tradisi otoritarian. kita jangan biarkan. Tidak boleh ada lembaga negara yang memonopoli cap atas makna dan peristiwa. Sebab mereka juga bisa berbuat sama. Dalam negara demokrasi petugas negara atau lembaganya yg penting bukan retorika tetapi transparansi dan pertangungjawaban. Rakyat punya hak curiga atas kemungkinan retorika menumpuk masalah dan bukan menyudahinya telah menjadi wabah dalam negara.
Saya pribadi menganggap 5 tahun periodesasi jabatan cukup untuk selesaikan masalah. Jika ada pejabat atau lembaga terus meminta kita menikmati masalah yg tidak selesai itu gila. Mungkin juga kita sudah gila kalau menikmati adanya masalah yang tidak kunjung selesai… dan terus gembira. Ini definisi gila setidaknya menurut ilmuwan Albert Einstein…
Di mata saya, Saya mulai curiga kalau ada lembaga negara yg bilang masalah tambah banyak.maafkan saya, Disadari atau tidak, Berkampanye bahwa masalah tambah banyak adalah penjarahan APBN secara legal… Mengakui bahwa masalah tambah banyak adalah mengakui kegagalan negara… lalu kenapa bertahan?
Bagaimana bisa orang gagal dan tidak sukses terus menerus minta tambahan anggaran dan tepuk tangan? Ini saat rakyat bangun tidur. Lembaga Negara Perlu terbuka dan transparan. Setiap rupiah dan kewenangan harus dipertanggungjawabkan. Pejabat negara dan lembaga yang mau terbuka menjelaskan tentu lebih baik dari yg berdalih cari alasan. Hentikan retorika dan kampanye. Mari lihat substansi dari persoalan. APBN Kita bleeding oleh kegiatan kampanye gak karuan. Bikin rusak institusi dan sistem kenegaraan.
*) Penulis adalah wakil ketua DPR RI
