MataKita.co, Jakarta – Pemerintah Indonesia melalui kementrian luar negerinya dan didukung dengan para diplomatnya, berhasil menjadikan Indonesia sebagai anggota tidak tetap DK PBB. DK PBB adalah badan utama PBB yang memiliki peran dan tugas untuk menjaga perdamaian dan keamanan internasional.
Adapun isu-isu apa yang akan diusung oleh Indonesia seperti isu terorisme, radikalisme, eksterimisme dan Global partnership yang kuat dalam menciptakan perdamaian, keamanan dan stabilitas akan berkontribusi pencapaian agenda pembangunan PBB 2030 dalam pertemuan-pertemuan DK PBB mendatang.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi Hubungan Internasional PB HMI, Henky Fernando kepada mataKita.co (11/6/2018) mengatakan bahwa Apakah Indonesia akan mampu menjalankan fungsinya sebagai anggota tidak tetap DK PBB dengan sebagai mana mustinya? Yang tentunya akan mendapatkan banyak intervensi hebat dari negara-negara besar seperti Amerika, Tiongkok dan Rusia dalam setiap mengambil kebijakan.
Henky menambahkan selama ini, setiap kebijakan yang dirumuskan oleh PBB melalui badan-badannya tidak jarang mendapatkan banyak intervensi dari negara adidaya. Tentunya, tantangan terbesar bagi Indonesia bukan ada pada tahapan implementasi kebijakan melainkan pengaruh dari negara super powerlah yang akan menjadi tantangan besar dalam setiap mengambil kebijakan.
“Kami berharap momentum ini harus digunakan oleh Indonesia dengan sebaik-baiknya sesuai dengan fungsinya dan setiap konsekuensinya. Selain itu, sebagai negara manyoritas muslim, Indonesia diharapkan mampu menjadi mediator dalam setiap konflik yang dihadapi oleh Rohingya Myanmar, Patani Thailand dan yang terjadi di Timur Tengah nantinya” Tutupnya
