MataKita.co, Takalar – Salah satu program Pemerintah Nasional dalam bidang peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan merupakan perhatian khusus bagi masyarakat.
Hal ini dikarenakan, pemerintah saat ini memiliki program Pelayanan kesehatan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Selain itu, Setelah pemerintah mengesahkan Permendikbud No 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia pintar, masyarakat seakan semakin di manjakan oleh kebijakan” yang penuh manfaat ini.
Namun, sebaik apapun sebuah program tentunya mempunyai kelebihan dan kekurangan, Salah satu contohnya yaitu program KIP ( Kartu Indonesia Pintar) , dikarenakan kurang tepat sasaran, tidak banyak dari masyakat kurang mampu yang sampai saat ini belum bisa menikmati pelayanan bantuan beasiswa pendidikan secara gratis ini. Hal ini di karenakan pada saat melakukan pendataan,beberapa dari masyarakat kurang mampu tidak masuk dalam kategori berhak untuk mendapatkan pelayanan ini. Kita tidak bisa menyimpulkan begitu saja bahwa ada kekeliruan pada saat pihak terkait yang di berikan tanggung jawab bertugas melakukan pendataan di lapangan. Akan tetapi, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa realita yang terjadi di lapangan, masih banyak dari masyarakat yang belum tersentuh oleh kebijakan ini.
Hal ini menimbulkan perhatian khusus dari salah satu Bakal Calon Anggota Legislatif di Takalar yaitu Ferawati Dani. Kepada MataKita.co (24/7/2018) politisi muda ini mengatakan bahwa selain peran pemerintah nasional dan pemerintah daerah beserta jajarannya, peran Legislatif tentunya tidak boleh di pisahkan untuk memeratakan program ini.
Ia menuturkan bahwa, sebaiknya para anggota dewan yang duduk di parlemen nantinya, harus memiliki tanggung jawab moral yang besar untuk mengawal program ini agar bisa tepat sasaran, oleh karena itu, sebaiknya semua pihak” terkait harus terkoneksi dengan baik , bukan hanya pemerintah dan dinas” nya saja,tetapi Masyarakat juga.
Apa salahnya ketika masyarakat menyuarakan hal ini ketika memang di perlukan, ketika masyarakat merasa berhak mendapatkan pelayanan ini, cukup menyampaikan kepada pihak terkait yang bertanggung jawab untuk kemudian di lakukan evaluasi.Selain itu ,Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga tentunya merupakan sasaran yang tepat untuk menyuarakan aspirasi ini.
