MataKita.co, Gowa – Dibalik proses pelantikan Presiden RI peride 2019-2024. Menyimpan banyak wacana kontra yang berasal dari masyarakat. Khususnya bagi para aktivis mahasiswa yang beberapa hari terakhir telah meninggalkan “gelanggang demonstran” dalam memperjuangkan aspirasi rakyat. Wacan kontra tersebut bermunculan, disebabkan karena adanya anggapan bahwa proses pelantikan yang akan berlangsung 21 Oktober 2019. Seakan mengabaikan daftar permasalahan bangsa yang kian hari menuntut perhatian elit pemerintah untuk segera diselesaikan.(19/10/19)
Secara khusus, M. Andi Apriyanto, sebagai salah satu aktivis IMM Sulsel. Menganggap agenda tersebut sebagai agenda yang terlalu tega dan “lebay” dilakukan oleh elit pemerintah, karena tidak seiring dengan prestasi presiden periode 2014-2019 dalam menuntaskan kompleksitas permasalahan kebangsaan. Dan seolah tanpa beban moral, pelantikan tetap ingin dijalankan.
“Harusnya elit pemerintah mulai dari presiden hingga jajarannya kebawah. Sebelum memprioritaskan suksesi pelantikan. Harus intens berkontemplasi membuka lembaran luka demokrasi yang antri untuk diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Namun kenyataannya elit pemerintah tidak menampakkan kepeduliannya sama sekali, dan itu terbukti melalui fokus seluruh elemen pemerintahan dalam menyambut suksesi pelantikan, yang bagi kami itu adalah suatu tindakan apatisme yang keji. Sebab mereka masih sempatnya bersenang-senang menyambut kekuasaan baru dalam suasana bangsa yang penuh duka. Salah satunya duka yang masih menyelimuti kawan aktivis pasca massifnya aksi demonstrasi dalam rangka menganulir revisi UUD yang tidak pro rakyat. Dalam peristiwa itu terjadi penembakan dan kekerasan yang dilakukan oleh aparat terhadap aktivis demonstran hingga menimbulkan korban jiwa. Hingga hari ini pun belum nampak hasil dari tindak lanjut yang katanya akan ditindak lanjuti oleh pihak kepolisian dan sejumlah elemen pemerintahan.” Ucapnya
Kalaupun pelantikan terpaksa harus terlaksana. M. Andi Apriyanto menghimbau agar jajaran pemerintah yang kedapan akan memperoleh legalitas kekuasaan yang baru. Agar tetap mengarahkan fokus kerjanya terhadap sejumlah permasalahan bangsa yang telah terjadi dimasa pemerintahan presiden 2014-2019.
“Kalaupun prosesi pelantikan yang kemudian akan dilakukan itu tetap berlangsung, maka apa boleh buat. Yang pastinya seluruh elemen pemerintah, tidak menyelesaikan proses permasalahan kebangsaan sesuai patokan periode. Karena sebagaimana yang kita amati dalam konstalasi kebijakan perpolitikan kita terkadang ditindaki berdasarkan masa periode yang berlaku dan itu benar-benar hal yang sangat menyalahi nilai-nilai demokrasi”. Tukas M. Andi Apriyanto demisioner IMM kabupaten Gowa
