Matakita.co (Boalemo) – Ditengah mewabahnya Pandemi Covid-19, berbagai Bantuan Sosial (Bansos) dikucurkan Pemerintah guna membantu masyarakat yang perekonomiannya menurun drastis. Salah satunya Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT DD).
Sasaran dari BLT DD sendiri merupakan warga miskin non PKH dan BPNT, belum pernah menerima Bantuan, keluarga yang memiliki riwayat penyakit kronis, dan kehilangan pekerjaan.
Namun, berbeda halnya dengan apa yang dialami oleh sebagian Warga Desa Buti Kecamatan Mananggu. Hingga BLT DD telah disalurkan, mereka tak kunjung mendapatkan bantuan tersebut.
Bahkan, terkesan Kepala Desa Buti pilih kasih, dan tidak menjalankan mekanisme penyaluran BLT DD sesuai dengan Permendesa PDTT No.6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT No.11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
Salah seorang warga Desa Buti Oyin Yusuf yang berhasil ditemui oleh Matakita.co di kediamannya, Senin (25/05/2020) menyampaikan, hingga kini dirinya tidak mengetahui alasan namanya tidak masuk sebagai kategori penerima BLT DD. Padahal sejak wabah Covid muncul, dirinya sudah tidak bekerja lagi.
“Saya pembuat lemari, dan sekarang tidak bekerja lagi saat munculnya wabah ini. Bahkan, sejak saya bertempat tinggal di desa Buti tidak pernah tersentuh oleh bantuan apapun.” Ungkap Owin
“Orang yang kehidupannya serba berkecukupan justru dapat bantuan, ini kan aneh dan sangat tidak adil. Silahkan bapak cek sendiri rumah para penerima bantuan tersebut. Setahu saya untuk penerima bantuan sosial adalah kami yang memang terdampak.” Tambahnya lagi
Dirinya juga mengeluhkan tidak adanya informasi maupun sosialisasi dari pihak Pemerintah Desa Buti terkait jenis-jenis bantuan yang akan diberikan kemasyarakat.
“Sampai saat ini kami tidak tahu menahu BLPD seperti apa, BLT yang bagaimana dan kriterianya apa saja. Eh, tiba-tiba bantuan sudah ada, dan setelah dicek kami tidak masuk sebagai penerima.” Tutur owin
Begitupun dengan Alfian Bilalea yang juga merupakan warga Desa Buti, kepada Matakita.co Alfian mengatakan, sampai saat ini tidak mengetahui apa saja mekanisme maupun kriteria untuk bisa mendapatkan Bansos tersebut.
“Pemdes seakan-akan menutup diri dengan bantuan ini, bahkan pasif soal keluhan-keluhan masyarakat. Untuk BLT DD ini saya dengar harusnya ada yang mendata. Kami hanya dimintai KK dan nomor handphone, setelah itu tidak ada lagi. Data penerima juga hanya di tempel di kantor Desa, padahal ada kepala dusun yang bisa diarahkan untuk memberikan informasi.” Imbuhnya
Diakhir penyampaiannya Alfian meminta Pemdes, BPD, sampai ketingkat Kepala Dusun untuk betul-betul bekerja dan memperhatikan masyarakatnya.
“Pemdes harus benar-benar bekerja, terutama soal transparansi anggaran kepada masyarakat, dan bagaimana merespon cepat keluhan dari masyarakat Desa Buti. BPD juga harus lebih mengawasi kinerja Kepala Desa, jangan sampai BPD hanya menjadi seperti bawahan Kepala Desa. BPD itu Lembaga yang justru mengawasi kinerja Kepala Desa, dan menyampaikan keluhan kami ke Pemerintah Desa.” Tutupnya
Matakita.co telah menghubungi kepala Desa Buti melalui pesan singkat dan telepon seluler. Hingga berita ini diturunkan, Kepala Desa Buti tidak merespon selulernya.
