Matakita.co ( Boalemo ) – Gelombang unjuk rasa terus mengalir di daerah kabupaten Boalemo. Tidak hanya terkait permasalahan-permasalahan tingkat daerah, namun permasalahan yang terjadi merambat hingga ketingkat desa.
Kali ini, Aliansi Masyarakat Peduli Daerah (AMPD) yang terdiri dari lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Boalemo menggelar unjuk rasa dengan berbagai macam tuntutan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa yang di nilai tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Aksi tersebut di laksanakan di depan Kantor Bupati Boalemo dan berakhir di gedung DPRD Kabupaten Boalemo, Senin ( 10/8/2020 ).
Nanang Syawal selaku koordinator aksi memaparkan beberapa kejanggalan yang terjadi di pemerintahan desa Hutamonu pada aksi tersebut, seperti di terbitkannya Sk pemberhentian lembaga adat Desa Hutamonu yang hanya berdasarkan tuduhan mengirimkan surat kaleng terhadap pemerintah desa, kemudian pengelolaan Bumdes sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 tidak memiliki kejelasan, dan pengangkatan perangkat desa Hutamonu tidak sesuai dengan regulasi.
“Hari ini kami meminta kepada pemerintah Kabupaten Boalemo agar dapat melakukan pemberhentian sementara Kepala Desa Hutamonu yang terkesan arogan.” Jelasnya
Tak hanya itu, mereka juga meminta pemerintah daerah agar menindaklanjuti persoalan amoral yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Polohungo, Ketua BPD Pangi, serta anggota BPD Tabongo.
Nanang Syawal yang juga ketua LP-KPK menilai, bobroknya pemerintahan di desa yang ada di Kabupaten Boalemo merupakan cerminan dari Pemerintahan Darwis Moridu dan Anas Jusuf (Damai) yang sekarang.
“Mereka menduplikasi gaya kebablasan, gaya ketidak becusan Pemerintahan Damai dalam mengelola administrasi pemerintahan Kabupaten Boalemo. Itu yang menjadi contoh pemerintah di Desa ketika kesewenang-wenangan pemda dalam melakukan mutasi yang tidak berujung dan tak henti, mulai diikuti oleh desa-desa, sehingga ketidak becusan pemerintahan Damai dalam mengelola pemerintahan mulai diikuti oleh desa-desa,” tegasnya.
Sementara itu, Muslimin Haruna yang menerima masa aksi menegaskan, akan membawa segala persoalan persoalan yang menjadi tuntutan yang didasari dengan bukti-bukti kepada Bupati secara langsung
“Sayangnya kami bukan sebagai lembaga eksekutor, kami hanya sebatas untuk mengevaluasi pemerintahan sesuai aturan yang berlaku. Dan saya tetap masih akan melakukan langkah-langkah bersama komisi 1 agar data dan bukti yang akan kami bawa ke Bupati Boalemo lengkap.” Jelas Muslimin
“Saya sendiri yang akan mengajak komisi 1 untuk menghadap kepada Bupati dan memaparkan semua persoalan-persoalan yang ada.” Tutupnya
