MataKita.CO, Makassar – Sepekan terakhir jagad maya dihebohkan dengan video Anggota DPR-RI Fraksi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning. Dalam video yang beredar, Ribka meragukan vaksin sinovac dan lebih memilih membayar denda dibanding divaksinasi.
Hal itu mendapat tanggapan dari Pengamat Politik Kebangsaan, Arqam Azikin, Sabtu (16/01/2021). Menurutnya, sebagai anggota Komisi IX DPR RI yang membidangi kesehatan serta bertugas mengawasi kebijakan pemerintah pusat, pernyataan itu adalah hal yang biasa dalam kacamata komunikasi politik.
Hanya saja, lanjut Arqam, jika serius menjalankan tugasnya, Ribka harusnya mengkritisi kebijakan vaksinasi dari enam bulan lalu, saat wacana impor vaksin digulirkan pemerintah.
“Kenapa baru sekarang mengkritisi. Kan sudah terlampau terlambat. Artinya, selama ini, kinerja Ribka di parlemen juga tidak terlihat sehingga patut dipertanyakan,” tegas Arqam via video unggahan di akun instagram pribadinya.
Arqam menambahkan, tidak boleh pejabat negara mengeluarkan pernyataan serampangan, apalagi mengatakan vaksin sebagai barang rongsokan. Sebab, pernyataan itu memiliki beban moril untuk dipertanggungjawabkan.
Arqam menilai, kalau vaksin ini benar meragukan, Ribka harus membeberkan dan membuka data yang akurat ke publik. Jangan kemudian, memberikan informasi yang tidak lengkap ke masyarakat. Apatahlagi, mulai dari presiden, tokoh masyarakat, tokoh agama, hingga tokoh pemuda, telah mendemonstrasikan dan memperagakan suntik vaksin secara langsung.
“Wajar saja memilih membayar denda, karena ia memiliki tunjangan dan gaji yang besar. Sementara masyarakat pasti kesulitan membayarnya. Ini bukti, bahwa Ribka hanya berbicara kepentingan pribadi bukan kepentingan rakyat. Bahkan jika dicermati lagi, Ribka hanya sekadar memanfaatkan momentum untuk mencari panggung agar terekspos dan dikenal banyak orang,” ungkapnya.
Saya tantang Ribka untuk debat terbuka guna membuktikan ucapannya. Jika selama dua minggu, ucapannya tidak terbukti, lebih baik ia mundur dari komisi IX DPR RI. Hal ini demi melakukan pendidikan politik yang mencerdaskan untuk rakyat Indonesia,” pungkas Arqam.
