Matakita.co Gorontalo Utara – Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk tim terpadu pencegahan ilegal destructive dan fishing.
Hasil sidak Wakil Bupati Gorontalo Utara, Thariq Modanggu, di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) menjadi dasar pelaksanaan rapat koordinasi (rakor) penanggulangan destructive fishing atau penangkapan ikan tidak ramah lingkungan.
Saat sidak tersebut, Wabup Thariq memperoleh informasi adanya praktik atau masih maraknya destructive fishing (pengeboman ikan dan pembiusan), juga illegal fishing (pencurian ikan di luar wilayah tangkapan).
Kemudian ia menetapkan langkah-langkah yang akan ditempuh. Salah satunya, adalah rakor pencegahan dan penanggulangan destructive fishing yang melibatkan berbagai pihak terkait dalam rangka pengawasan laut dan perikanan, terutama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Gorontalo, satker pengawasan dan Polairud.
“Ini karena kewenangan pengelolaan dan pengawasan pesisir itu berada di provinsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Dimana, 0-12 mil itu kewenangan provinsi. Sehingga pengawasan, dalam hal ini penganggarannya sekaligus SDM kemudian juga perangkat-perangkat pendukung, seperti perahu dan lain-lain, itu semua berada di provinsi karena berkaitan dengan kewenangan pengawasan,” ungkap Wabup Thariq.
Sehingga dari rakor yang dihadiri unsur pemangku kepentingan terkait, diantaranya, Komandan Kodim 1314/Gorut, Letkol Kav Embi Triono, Polres Gorut yang diwakili Kasat Reskrim AKP Syang Kalibato serta unsur Kejari Gorut dan pihak lainnya, termasuk para camat dan tentunya pihak DKP, baik Provinsi Gorontalo maupun Kabupaten Gorut, dihasilkan tiga poin kesepakatan sebagai tindak lanjut penanganan.
Pertama, pembentukan tim terpadu pencegahan dan penanggulangan destructive fishing.
“Tim ini yang akan merumuskan agenda-agenda kerja dengan melibatkan semua pihak terkait, baik pemerintah provinsi kemudian berbagai satuan pengamanan di Gorontalo Utara, pemerintah daerah hingga pemerintahan di tingkat kecamatan dan desa, juga pelibatan masyarakat, sehingga dengan upaya ini kemudian akan merumuskan berbagai kegiatan, baik itu kegiatan pencegahan berupa kampanye-kampanye, sosialisasi dan lain-lain termasuk penanggulangan itu akan dirumuskan oleh tim ini,” ungkapnya.
Tim dibentuk, melalui Bupati Gorut akan meminta kepada Gubernur Gorontalo untuk menerbitkan SK.
Hal itu mengingat, pembentukan tim tersebut merupakan kewenangan provinsi.
Kedua, disamping membentuk tim terpadu yang merupakan pendekatan top down atau dari atas ke bawah. Maka lanjut Thariq, adalah melakukan pendekatan bottom up, yaitu gerakan dari bawah dalam bentuk kampanye anti destructive fishing dan juga menginisiasi gerakan masyarakat cinta laut.
“Dengan dua pendekatan besar ini kemudian upaya-upaya akan kita lakukan secara sistematis,” ungkapnya.
Ketiga, pihak DKP Provinsi Gorontalo dan Gorut, termasuk satker serta Polairud mempersiapkan draft tim koordinasi. “Mereka yang nantinya akan menyiapkan itu dan diberi waktu paling lambat 14 hari kerja, untuk merumuskan dan menyusun draf tim terpadu,” jelasnya.
Selanjutnya, pihak Pemkab Gorut, dalam hal ini DKP bersama-sama dengan Kesbangpol, Satpol dan camat, yang akan merumuskan langkah-langkah untuk bagaimana ada inisiasi masyarakat melakukan gerakan masyarakat cinta laut dan kampanye anti ilegal fishing dan destructive fishing.
“Agenda-agenda secara berkelanjutan itu yang akan dibahas dengan dua pendekatan ini,” paparnya. Terakhir, sebelum dibentuknya tim terpadu dan gerakan masyarakat cinta laut tersebut, Thariq mengatakan, adalah memperkuat dan meningkatkan koordinasi antara satker-satker dan juga instrumen pengawasan provinsi dengan Kabupaten Gorontalo Utara.
“Dengan upaya ini, harapan kita insyaAllah pendekatan terhadap illegal fishing dan destructive fishing bisa kita atasi. Karena ini berkaitan dengan aktivitas manusia,” paparnya.*
