Matakita.co, MAROS – Plt Gubernur Sulsel, Sudirman Sulaiman menggelar rapat monitoring terkait pembebasan lahan ruas Maros dan Pangkep untuk pembangunan jalur kereta api Makassar-Pare-pare diruang rapat Bupati Maros, Selasa (24/08/21).
Rapat yang digelar tertutup ini dihadiri oleh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sulsel, Bupati maros, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian dan para stakeholder terkait.
Usai menggelar rapat, dihadapan para awak media Sudirman mengatakan bahwa pihaknya tidak mau proyek 10 triliun lebih ini tertunda lagi, olehnya pembayaran ganti rugi lahan akan dilakukan di Maros.
“Sebenarnya lahan ini kan parsial-parsial, jadi konsinyasi itu ada 180 bidang, di Pangkep itu. Kemudian empat persen nanti kita target sembilang Kabupaten itu konsinyasi atau pembebasan lahan dilakukan di Maros,” ujarnya.
Plt. Gubernur Sulsel inipun menyayangkan bahwa adanya beberapa pihak yang tidak berkepentingan yang mencoba untuk memprovokasi menjadi penyebab terhambatnya proses pembebasan lahan.
Disaat yang bersamaan, Bupati Maros, Chaidir Syam mengemukakan jika moda transportasi ini mulai beroperasi, tentunya dapat berperan penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat.
“Jika ini sudah beroperasi, pastinya akan ada peningkatan ekonomi khususnya di wilayah Maros, Pangkep, Barru dan Pare-pare. Olehnya, saya meminta kepada seluruh masyarakat khususnya di wilayah Maros agar mendukung Proyek Strategi Nasional (PSN) ini. Karena dengan pembangunan moda transportasi kereta api ini akan menjadi simbol kebanggaan peradaban baru dunia tranportasi di Sulawesi Selatan,” terang Chaidir.
Sementara itu, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Sulawesi Selatan, Jumardi menjelaskan untuk wilayah Mandalle hingga Mandai menelan dana hingga Rp 2.9 triliun.
“Kita akan fokus membangun rel kereta api sepanjang 60 KM, dari Madalle ke Mandai, nilai kontraknya 2.9 triliun. Dan untuk pembebasan lahan di Pangkep itu sudah 98 persen, bahkan yang lain-lainnya itu sudah 100 persen. Dalam artian semuanya di bayar, karena ada yang di titip di pengadilan. Kemudian di Maros 80 persen telah dibayarkan,” ungkap Jumardi.
Pihaknyapun menargetkan hingga akhir September nanti, 95 persen lahan di Maros akan segera terbayarkan. Sementara untuk operasional yang diperuntukkan untuk penumpang, juga ditargetkan rampung pada pertengahan 2022.
