Matakita.co, Gorontalo – Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Gorontalo menggelar kegiatan (FGD) pertemuan Workshop Pembelajaran Baik Penanganan Stunting Di Provinsi Gorontalo. Selasa (12/04/2022) Bertempat di Aston Hotel Kota Gorontalo.
Sudah menjadi pembahasan nasional ataupun dunia stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi di seribu hari pertama kehidupan anak. Kondisi ini berefek jangka panjang hingga anak dewasa dan lanjut usia.
Sesuai hasil studi status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2021 angka prevalensi stunting di Provinsi Gorontalo mencapai 29% mengalami penurunan 5,9% dibandingkan dengan tahun 2019 dan masih berada pada posisi 10 besar di tingkat nasional.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Gorontalo, Dra. Hartati Suleman dalam sambutannya menuturkan, sementara di tingkat Daerah yang ada di Provinsi Gorontalo Kabupaten Pohuwato menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi dengan angka mencapai 34,6%, kemudian diikuti Kabupaten Boalemo sebesar 29,8%, Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 29,5%, Kab. Gorontalo sebesar 28,3%, Kota Gorontalo sebesar 26,5% sedangkan Kabupaten Bone Bolango menjadi daerah dengan angka prevalensi terendah dengan angka mencapai 25,1%.
Melihat Masih tingginya angka stunting di Indonesia dan Gorontalo tersebut mendorong Pemerintah melakukan upaya-upaya percepatan penurunan stunting.
Dalam upaya penurunan stunting di Indonesia, masih terdapat kendala dalam keterpaduan program dan kegiatan baik di level pusat maupun di daerah.
Untuk itu dalam Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting menetapkan 5 (lima) pilar percepatan penurunan stunting, dimana pada pilar ketiga adalah peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif di kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah desa yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) aksi konvergensi.
“Untuk mendukung tercapainya konvergensi kebijakan penurunan stunting di daerah maka diperlukan peran pendampingan perguruan tinggi terhadap pemerintah daerah,” Ujar Hartati.
Menurutnya Pendampingan Perguruan Tinggi kepada pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting merupakan bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Dengan demikian pendampingan Perguruan Tinggi kepada pemerintah daerah melalui Tri Dharma perguruan tinggi tidak terlepas dari tujuan pendidikan tinggi.
Sebagai bagian dari Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka kegiatan Pendampingan Perguruan Tinggi kepada pemerintah daerah dalam percepatan penurunan stunting harus didorong sebagai sebuah implementasi dari segenap inovasi yang ada pada perguruan tinggi dalam kerangka percepatan penurunan stunting.
Di akhir sambutannya Hartati berharap semoga Tim Konvergensi dapat berjalan dengan baik di kabupaten/kota, melalui kesempatan ini “kami mohon ijin kepada Bapak Ibu kepala Bapppeda jika nanti teman-teman perguruan tinggi ataupun satgas bersilaturahmi dengan bapak/ibu dikabupaten/kota, mohon agar bisa dimanfaatkan beliau beliau ini karena dari sisi akademis mereka sudah ahlinya,” Tutupnya.
