Matakita.co, Gorontalo – Bkkbn Gelar Kegiatan gebyar pelayanan KB dalam rangka memperingati HUT IBI tahun 2022, Guna Meningkatkan komitmen dan dukungan dari stakeholder, provider medis, mitra kerja dan masyarakat dalam mendukung pencapaian program Bangga Kencana.
Pelayanan kontrasepsi yang diselenggarakan oleh BKKBN bekerja sama dengan IBI, instansi, atau dinas terkait kepada masyarakat khususnya dalam memberikan pelayanan KB metode IUD, Implant, Suntik, Pil, Kondom di seluruh Pelaporan rutin BKKBN.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan Stunting, Kepala BKKBN mendapat amanat menjadi koordinator percepatan penurunan stunting di IndonesiaUntuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting, Presiden Repubik Indonesia telah mencanangkan target optimis menjadi 14 persen pada tahun 2024.
Namun saat ini Angka stunting saat ini masih berada pada angka 27,7% (SSGBI 2019). Hal ini menjadi tantangan Bkkbn untuk memperkuat Program Bangga Kencana dalam mendukung Percepatan Penurunan Stunting melalui pelayanan KB.
Kepala perwakilan Bkkbn Provinsi Gorontalo Hartati Suleman mengatakan Spacing dan stunting menjadi satu sebab akibat, artinya mereka yang mengatur jarak (spacing) antara hamil atau melahirkan lebih dari 3 tahun, terbukti anak yang dilahirkan tidak stunting.
Berbeda halnya dengan yang jaraknya kurang dari 2 tahun, hampir dua kali lipat kejadian stuntingnya.
“Maka salah satu upaya BKKBN untuk meminimalkan risiko stunting adalah dengan mengatur jarak kelahiran melalui Pelayanan KB,” Kata Hartati saat di wawancara Sabtu (14/05/2022).
Menurutnya Berdasarkan hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) angka kelahiran total (TFR) secara nasional cenderung menurun dari 2,6 (SDKI 2012) menjadi sekitar 2,4 anak per perempuan usia reproduksi (SDKI 2017). Hal tersebut menunjukkan pencapaian yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya yang cenderung stagnan sejak tahun 2007.
“Demikian pula dengan angka penggunaan kontrasepsi yang telah mengalami peningkatan
dari 61,9% (SDKI 2012) menjadi 63,6% (SDKI 2017). Saat ini Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19 yang kemudian berdampak/pada seluruh aspek kehidupan termasuk penyelenggaraan pelayanan KB,” Ujarnya.
Di samping itu terdapat beberapa tantangan dalam pelayanan KB pada masa pandemi ini diantaranya keterbatasan akses terhadap pelayanan di fasilitas kesehatan, kebutuhan alat pelindung diri (APD) yang memadai dan memenuhi standar bagi petugas pelayanan KB, serta penerapan pelayanan KB dengan memperhatikan protokol kesehatan.
Adanya pandemi Covid-19 kemudian juga berdampak pada peningkatan kehamilan tidak diinginkan (KTD) dibeberapa wilayah sebagai akibat dari penurunan kesertaan KB dan peningkatan angka putus pakai kontrasepsi.
Berdasarkan uraian kondisi di atas, perlu menjadi perhatian bahwa pencapaian program keluarga berencana dalam Percepatan Penurunan Stunting sangat ditentukan oleh kesertaan masyarakat terutama dalam hal ini Pasangan Usia Subur (PUS) dalam ber-KB.
Disamping peningkatan jumlah Peserta KB Baru, komitmen dari Peserta KB Aktif juga perlu diperhatikan agar tidak menyebabkan peningkatan angka putus pakai dalam ber KB.
Hal tersebut tentunya perlu didukung dengan sarana dan prasarana KB yang memadai serta tenaga pelayanan KB yang kompeten. Untuk terus meningkatkan komitmen masyarakat (Pasangan Usia Subur) dalam ber-KB diperlukan pula adanya dukungan dari berbagai pihak terkait antara lain stakeholder, provider medis dan mitra kerja baik pemerintah maupun swasta untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas.
