Matakita.co, Gorontalo – Masalah stunting merupakan salah satu masalah yang masih menjadi fokus untuk segera ditanggulangi di Provinsi Gorontalo, Maka dari itu BKKBN Provinsi Gorontalo menggelar forum koordinasi tim percepatan penurunan stunting di wilayah provinsi gorontalo.
Di katakan oleh Sekertaris Daerah Darda Daraba, di awal sambutannya dirinya mengapresiasi seluruh dinas/lembaga profesi, perguruan tinggi yang telah hadir pada kesempatan ini untuk merumuskan bersama komitmen dalam pencegahan dan penanggulangan stunting di Provinsi Gorontalo.
Menurutnya hal ini menjadi salah satu tantangan pembangunan manusia yang berkualitas adalah stunting.
“Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada dibawah standar yang ditetapkan,” Kata Darda.
Dirinya menuturkan bahwa Stunting identik dengan pendek, tetapi pendek belum tentu stunting. Dampak jangka pendek stunting adalah terganggunya perkembangan otak, kecerdasan, gangguan pertumbuhan fisik serta gangguan metabolisme, sedangkan dampak jangka panjangnya adalah menurunnya kemampuan perkembangan kognitif otak anak, kesulitan belajar, kekebalan tubuh lemah sehingga mudah sakit serta berisiko tinggi munculnya penyakit metabolik.
“Bahkan ketika dewasa nanti akan memiliki tingkat produktivitas yang rendah serta tidak memiliki daya saing di dalam dunia kerja. Stunting merupakan ancaman utama dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas,” Lanjutnya.
Lebih lanjut, Darda menerangkan bahwa Hasil Survei Status Gizi Anak Balita Indonesia (SSGBI) menunjukkan, bahwa prevalensi stunting di Indonesia tahun 2019 berhasil ditekan menjadi 27,67 persen dari 37,8 persen pada tahun 2013. Namun, angka ini masih lebih tinggi dari tolerasi maksimal stunting yang ditetapkan oleh WHO. Untuk melakukan percepatan penurunan prevalensi stunting, Presiden Repubik Indonesia telah mencanangkan target optimis menjadi 14 persen pada tahun 2024.
“Angka stunting Provinsi Gorontalo, sesuai hasil SSGBI 2019 34,89 berada pada urutan ke-4 secara nasional. Hasil studi status gizi Indonesia 2021, Angka prevalensi stunting Provinsi Gorontalo sebesar 29%, mengalami penurunan sebesar 5,9% dibandingkan dengan tahun 2019, meskipun masih berada di atas angka prevalensi nasional (24,4).” Terangnya.
Sementara itu Kabupaten Pohuwato menjadi daerah dengan angka prevalensi stunting tertinggi dengan angka mencapai 34,6%, sedangkan Kabupaten Bone Bolango menjadi daerah dengan angka prevalensi terendah dengan angka mencapai 25,1%.
Adanya perlambatan dalam penurunan angka stunting Indonesia, di tahun 2021 terbit Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting menetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14 persen pada tahun 2024. Perpres tersebut juga mengamanatkan BKKBN sebagai ketua pelaksana percepatan penurunan stunting. Salah satu pembaruan strategi percepatan penurunan stunting yang dilakukan adalah dengan pendampingan keluarga beresiko stunting (pencegahan dari hulu), yaitu Calon pengantin, Ibu Hamil dan ibu pasca bersalin, keluarga yang memiliki baduta dan balita.
Setiap tahun pemerintah daerah provinsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, melakukan penilaian kinerja dan komitmen Pemrintah daerah kabupaten/kota dalam upaya pencegahan dan penanganan stunting yang terintegrasi.
Di tahun 2022 juga telah dilakukan penilaian serta sudah ada hasil penilaiannya, mari hasil penilaian tersebut kita jadikan bahan rekomendasi kepada Pemerintah daerah kabupaten/kota terhadap program intervensi yang belum sepenuhnya dilakukan secara konvergen, atau belum sepenuhnya terintegrasi atau jika ada keluarga yang beresiko stunting belum mendapatkan intervensi.
Untuk data keluarga beresiko stunting telah ada per nama per alamat (by name by address), di BKKBN sesuai dengan hasil pendataan keluarga tahun 2021, yang saat ini telah dilakukan verifikasi dan validasi terhadap data tersebut dan diperkirakan hasilnya siap dipergunakan di bulan September 2022.
Data ini menjadi salah satu sumber untuk melakukan intervensi sensitif yang terkait dengan keadaan sanitasi keluarga (kepemilikan jamban dan akses air bersih).
Melalui Forum ini, Sekertaris Daerah menaruh harapan yang sangat besar kepada kita semua yg hadir khususnya pelaksana program di provinsi dengan semangat.
