Matakita.co, Gorontalo – Terkait tugas Dukcapil provinsi gorontalo yg mempunyai tugas memfasilitasi pelayanan Bidang Pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sesuai dgn ketentuan UU.
Dukcapil saat ini sudah terbagi menjadi 2 bidang. Bidang pengelolaan informasi Adminduk & Pemanfaatan data bidang satunya Bidang fasilitasi pelayanan Adminduk.
Bidang ini merupakan bidang fasilitasi pelayanan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang tugas tersebut dilaksanakan langsung dukcapil kabupaten/Kota di provinsi gorontalo.
Kebutuhan blangko saat ini menjadi masalah di provinsi gorontalo, apalagi saat ini akan pemili 2024.
Berdasarkan informasi yang di sampaikan Fitri Ahmad Kabid Fasilitasi pelayanan Adminduk tentang data wajib pilih ada perbedaan data KPU dgn Dukcapil yakni data KPU masih ada 41.748 wajib pilih yang belum merekam KTP sedang data Dukcapil data yg belum merekam tinggal 16.072, perbedaan ini karena di KPU penduduk yang sudah merekam tapi belum dicetakkan KTPnya tidak terbaca belum merekam KTP.
“Dalam perekaman KTP ini, ada yang sudah merekam tapi belum di cetak KTPnya karena terkendala blangkonya”, kata Fitri saat d wawancara d ruang kerjanya.
Lebih lanjut, Kata Kabid FPAK dukcapil tugasnnya memastikan apa perekaman yang dilaksanakan dukcapil kabupaten Kota sudah maksimal dilaksanakan dan ini dievaluasi setiap minggu.
Untuk KTP saat ini yg dipermasalahkan oleh DPRD Dukcapil provinsi telah mengantisipasinya.
Pada bulan Mei dukcapil telah mendapatkan jatah 20000 blangko KTP. “Alhamdulillah itu sudah di jemput, memang dalam distribusi KTP ini baik penjemputan dan penyerahan k kab. Kota terkendala dgn anggaran yg ada,”kata fitri.
Fitri mengaku biasanya pihaknya terkendala dengan penjemputan blangko. Ia menerangkan dalam 1 other itu ada 2000 keping beratnya sekitar 11 kg.
“kalau dalam perjalanan kita itu tidak ada pembebanan berat. Jadi biasanya kami sisipkan di tas tas kami”, Ujarnya
Pada bulan kemarin dukcapil provinsi sudah di bantu dukcapil Kota Gorontalo untuk membawakan blangko KTP yang menjadi jatah provinsi gorontalo dan sudah terdistribusi di setiap kabupaten/Kota sesuai jumlah penduduk.
Dirinya menambahkan, dukcapil saat ini sangat minim anggaran sehingga membuat operasional DPMD dukcapil kurang maksimal. Ia berharap hal ini bisa menjadi pertimbangan pimpinan daerah.
