MataKita.co, Makassar – Rencana pemerintah untuk menjadikan Dana Desa sebagai jaminan (intercept) atas potensi gagal bayar Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) terus menuai kritik tajam.
Public Policy Network (Polinet), lembaga pengkaji kebijakan publik yang berbasis di Makassar, secara khusus menyoroti potensi moral hazard dan tantangan besar dalam akuntabilitas serta pengawasan.
Analis Kebijakan Ekonomi Publik dari Polinet, Najamuddin Arfah mengungkapkan kekhawatiran serius terhadap skema ini. Menurutnya, meskipun bertujuan mulia untuk menggerakkan ekonomi desa, penggunaan Dana Desa sebagai penjamin pinjaman koperasi secara fundamental menggeser fokus dari investasi publik langsung menjadi mitigasi risiko keuangan.
“Dana Desa adalah instrumen vital untuk kemandirian desa. Ketika dana ini berpotensi ditarik untuk menutupi kewajiban utang koperasi, ini bisa menjadi bom waktu pembangunan,” tegas Najamuddin.
Ia menjelaskan, jika sebuah koperasi mengalami wanprestasi, program pembangunan desa seperti jalan, irigasi, atau pendidikan bisa tertunda bahkan terhenti. “Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi juga masalah kepercayaan publik dan keberlanjutan pembangunan di tingkat akar rumput,” tambahnya.
Dengan target pendirian puluhan ribu koperasi dan potensi plafon pinjaman miliaran rupiah per koperasi, Polinet menyoroti tantangan besar dalam hal akuntabilitas dan pengawasan.
“Meskipun Menteri Keuangan menekankan peran Kemendes dan Kemenkop dalam pengawasan, realitas di lapangan bisa jadi jauh lebih kompleks. Pertanyaannya, apakah perangkat desa dan pengurus koperasi memiliki kapasitas manajerial dan literasi keuangan yang memadai untuk mengelola dana sebesar itu, apalagi jika ada puluhan ribu koperasi?” papar Najamuddin.
Lebih lanjut, Najamuddin mengingatkan tentang risiko moral hazard. Menurut Polinet, adanya jaminan dari Dana Desa bisa memicu sikap kurang hati-hati dalam pengelolaan koperasi. “Pengurus mungkin merasa ‘aman’ karena ada dana talangan jika terjadi masalah. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.
Untuk mencegah potensi krisis, Polinet menekankan perlunya sistem pelaporan dan audit yang tidak hanya transparan, tetapi juga real-time dan mampu mendeteksi masalah keuangan sebelum terjadi.
“Pengawasan tidak bisa hanya di atas kertas; harus ada monitoring lapangan yang ketat dan sanksi tegas bagi penyalahgunaan,” pungkas Najamuddin (*)
