Matakita.co, Makassar- Pada 12 Agustus 2025, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin resmi memulai rangkaian Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Tahun 2025 di Baruga Prof. Dr. Baharuddin Lopa. Mengusung tema “Tumbuh dengan Integritas, Bergerak dengan Daya, Berdampak dengan Karya”, kegiatan ini dirancang untuk membentuk generasi sarjana hukum yang adaptif, berintegritas, dan peduli terhadap perubahan sosial, acara ini menghadirkan tiga tokoh kunci: Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Agus Salim, S.H., M.H, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si., dan Wali Kota Makassar sekaligus Ketua IKA Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Munafri Arifuddin, S.H.
Acara dibuka secara resmi oleh Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.AP. Dalam sambutannya menyampaikan bahwa PKKMB bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan proses pembentukan karakter dan pemahaman awal mahasiswa baru terhadap dunia akademik dan profesi hukum.
Kegiatan pembukaan dihadiri oleh pimpinan dan unsur civitas akademika FH Unhas, antara lain Ketua dan Sekretaris Senat, para Wakil Dekan, Ketua dan Sekretaris GPMPR, para Ketua Program Studi, Ketua dan Sekretaris Departemen, Ketua Komisi Disiplin, para Guru Besar, dosen, Kepala Tata Usaha, para Kasubag, Presiden dan Wakil Presiden BEM, Ketua DPM, Ketua MKM, Ketua UKM, Ketua HMD, dan Ketua HMPS. Kehadiran lengkap unsur pimpinan ini menjadi simbol komitmen FH Unhas dalam menyambut dan membina mahasiswa baru.
Kegiatan dimulai pukul 07.00 dengan registrasi peserta, dilanjutkan tari sambutan oleh BSDK FH Unhas, pembukaan oleh MC, serta menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya, Mars Unhas, dan Mars Fakultas Hukum. Setelah doa, Dekan memberikan sambutan sekaligus pengenalan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan almamater FH Unhas.
Sesi berikutnya menampilkan pengenalan akademik dan kemahasiswaan oleh Prof. Dr. Maskun, LLM dan jajaran, dilanjutkan paparan organisasi, sarana, dan prasarana oleh Prof. Dr. Iin Karita Sakharina, S.H., LLM., serta kemitraan, riset, dan inovasi oleh Dr. Ratnawati, S.H., M.H.
Puncak acara hari pertama adalah mempersembahkan Alumni Session dengan menghadirkan:
Agus Salim, S.H., M.H. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel, yang memaparkan Peran Kejaksaan dalam Penegakan Hukum dan Tantangan di Era Digital.
Lebih lanjut Agus Salim, S.H., M.H. memaparkan secara komprehensif peran ganda kejaksaan dalam penegakan hukum, mulai dari pidana, perdata, hingga tata usaha negara. Ia menekankan bahwa kejaksaan kini bergerak dari paradigma retributif menuju restorative justice demi pemulihan keadilan, rekonsiliasi, dan rehabilitasi pelaku. jelasnya
Tantangan terbesar di era digital, menurut Agus, adalah munculnya bukti elektronik dan kejahatan lintas batas, termasuk persaingan usaha digital yang melibatkan raksasa teknologi global. tambahnya
“Penegakan hukum di dunia digital memerlukan keahlian baru, koordinasi internasional, dan teknologi yang mumpuni. Digitalisasi peradilan seperti e-Kasasi dan e-PK adalah langkah maju, tapi tetap harus diimbangi kapasitas sumber daya manusia,” tegasnya Agus demikian sapaannya.
Kemudian, Munafri Arifuddin memberikan pemaparan mengenai Alumni Hukum sebagai Mitra Strategis Kota.
Wali Kota Makassar itu mengajak mahasiswa untuk melihat transformasi dari ruang kuliah ke ruang kebijakan sebagai proses penting membangun kota yang adil dan inklusif. Ia menyoroti tantangan kota seperti diskriminasi kebijakan, ketimpangan layanan publik, rendahnya partisipasi warga, dan ketidakpastian regulasi. jelasnya
“Alumni hukum adalah agen transformative bukan sekadar lulusan akademik. Mereka bisa menjadi advokat yang membela kepentingan publik, legislator yang menyusun regulasi berpihak, akademisi yang memberi dasar ilmiah kebijakan, hingga aktivis yang mengawal hak-hak kelompok marginal,” ungkap Appi demikian sapaannya.
Diakhir Appi beberkan rekomendasi penguatan jejaring alumni, integrasi kurikulum hukum berbasis keadilan sosial, dan fasilitasi keterlibatan alumni dalam perumusan kebijakan daerah. bebernya
Sementara itu Andi Ina Kartika Sari, memberikan pengayaan Kepemimpinan Perempuan dan Pembangunan Daerah.
Bupati Barru itu yang juga alumni FH Unhas, menekankan bahwa ilmu hukum adalah fondasi dalam penyusunan kebijakan daerah mulai dari peraturan daerah hingga keputusan kepala daerah untuk memastikan pembangunan yang adil, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat. jelasnya
Ia membedah tantangan kepemimpinan perempuan di bidang hukum dan pemerintahan, seperti budaya patriarki, stereotip gender, dan peran ganda domestik. “Perempuan harus membangun jaringan dukungan, memanfaatkan media digital untuk advokasi, dan berani mengambil peran strategis,” ujar Andi Ina
Dalam konteks Barru, ia memaparkan program prioritas seperti pengembangan kawasan industri, beasiswa pendidikan tinggi, subsidi pupuk, pengembangan agrowisata, dan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik sebagai wujud konkrit integrasi ilmu hukum dalam kebijakan publik. Papar Andi Ina
Deketahui kegiatan ini dikemas dengan format yang sistematis dan menghadirkan tokoh-tokoh inspiratif, PKKMB FH Unhas 2025 tidak hanya memperkenalkan kehidupan kampus, tetapi juga menghubungkan mahasiswa baru dengan realitas profesi hukum, kepemimpinan, dan pengabdian masyarakat.(**)
