Matakita.co, Palu — Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K, S.Pd, M.Pd, selaku Ketua Tim Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), menghadiri Rapat Koordinasi TKPKD dan Forum Konsultasi Publik Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2025–2029, Jumat (7/11/2025).
Kegiatan berlangsung di Ruang Nagana, Lantai 2 Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido.
Dalam arahannya, Wagub Reny menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan agenda strategis pemerintah daerah yang memerlukan sinergi lintas sektor.
“Program penanggulangan kemiskinan adalah bagian penting dari upaya memperkuat koordinasi, kolaborasi, dan konsolidasi untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Tengah,” ujar Wagub.
Ia juga berpesan agar seluruh Wakil Bupati dan Wakil Walikota menjaga harmoni dalam kepemimpinan daerah.
“Jadikan kepala daerah sebagai matahari. Meskipun kita lebih senior dalam tugas atau usia, tetap harus menghormati dan mendukung kebijakan bupati dan walikota. Terpenting, jangan menjadi wakil yang mudah baper,” ucapnya disambut tawa peserta.
Dalam forum tersebut, Morowali Utara mendapatkan perhatian karena menunjukkan kinerja ekonomi paling menonjol di Sulawesi Tengah.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa Morowali Utara menjadi kabupaten dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi pada Triwulan II Tahun 2025, melampaui daerah industri lain seperti Konawe, Pasangkayu, Morowali, dan Kolaka.
Menanggapi hal itu, Wabup Djira menegaskan bahwa capaian ekonomi tidak hanya diukur dari aktivitas industri, tetapi juga dari dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi Morowali Utara saat ini menjadi yang tertinggi di Sulawesi. Namun yang terpenting adalah bagaimana pertumbuhan itu mampu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.
Dalam rancangan RPKD 2025–2029, Pemkab Morowali Utara menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap: dari 11,95 persen pada 2024 menjadi 11,29 persen di 2025, lalu 10,54 persen pada 2026, hingga mencapai 7,53 persen pada 2030.
Capaian riil menunjukkan tren positif: dari 13,9 persen (2021) turun menjadi 12,97 persen (2022), 12,85 persen (2023), 11,95 persen (2024), dan diproyeksikan 10,38 persen pada 2025.
“Pergerakan angka kemiskinan ini menunjukkan bahwa program perlindungan sosial, pemberdayaan UMKM, peningkatan lapangan kerja, serta intervensi desa berjalan pada jalurnya,” jelas Wabup Djira.
Selain sektor kemiskinan, Morowali Utara juga mencatat kemajuan signifikan dalam penanganan stunting.
Pada 2021–2023 prevalensi stunting berada di kisaran 24 persen, namun berhasil ditekan menjadi 20,4 persen pada 2024, dan ditargetkan turun lagi menjadi 13,57 persen pada 2025, hingga 11,43 persen pada 2030.
“Penanganan stunting dilakukan melalui intervensi gizi, edukasi kesehatan, perbaikan sanitasi, pelayanan ibu-anak, serta program bantuan pangan. Ini kerja panjang, tetapi progresnya sudah sangat terlihat,” tutur Wabup.
Menutup keterangannya, Wabup Djira menegaskan pentingnya sinergi dan keharmonisan kepemimpinan daerah.
“Kami memahami dan menjalankan pesan Wakil Gubernur. Bupati adalah nakhoda, dan kami sebagai wakil memastikan seluruh kebijakan berjalan tanpa ego. Tujuannya hanya satu: kesejahteraan masyarakat Morowali Utara yang sehat, cerdas, dan sejahtera,” pungkasnya.
