Matakita.co, Morut – Bupati Morowali Utara Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS mengungkap penyebab utama angka kemiskinan di daerahnya tidak menurun secara signifikan, meski pertumbuhan ekonomi tinggi dan mayoritas warga usia produktif telah bekerja. Ia menyebut fenomena itu sebagai “kemiskinan dan pengangguran transfer” dari luar daerah.
Penjelasan tersebut disampaikan Bupati Delis saat menjadi pembicara dalam sesi diskusi Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI tingkat Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibuka Gubernur Sulteng H. Anwar Hafid di Maleo Conference Center, Hotel Astrella Luwuk, Senin (17/11/2025).
Menurut Delis, setelah dilakukan penelusuran, diketahui bahwa banyak pencari kerja dari luar Morut yang mengganti KTP menjadi KTP Morowali Utara demi mendapatkan pekerjaan. Namun ketika tidak berhasil memperoleh pekerjaan, mereka kembali ke daerah asal—meski secara administrasi tetap tercatat sebagai warga Morut.
“Di data BPS, mereka tetap tercatat sebagai warga Morut. Jadi kita mendapatkan kemiskinan dan pengangguran transfer dari daerah lain,” jelas Bupati.
Data Kemiskinan Tidak Mencerminkan Kondisi Lapangan
Berdasarkan data BPS, angka kemiskinan Morowali Utara pada 2024 berada di angka 11,95 persen, lalu menurun menjadi 10,38 persen pada 2025. Namun Bupati Delis menegaskan bahwa penurunan ini masih sangat tipis dan tidak sebanding dengan realitas di lapangan.
Ia menjelaskan bahwa industri pertambangan yang berkembang pesat sebenarnya telah membuka banyak lapangan kerja. UMKM tumbuh, dan pertumbuhan ekonomi — terutama pada kuartal II tahun 2025 — menempatkan Morut sebagai wilayah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Sulawesi dan nomor dua secara nasional.
Fenomena Serupa di Kabupaten Morowali
Situasi “kemiskinan transfer” ini juga dialami Kabupaten Morowali. Data BPS mencatat angka kemiskinan Morowali sekitar 11.000 orang. Bupati Morowali Iksan Baharudin Abdul Rauf mengaku meragukan angka tersebut hingga kemudian melakukan survei mandiri.
Hasil survei menunjukkan angka kemiskinan riil berada di kisaran 6.000 orang.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Gubernur Sulteng.
“Biarlah BPS bilang begini angkanya, kita juga harus punya data riil. Itu bagus supaya ada data pembanding,” tegas Gubernur Anwar dalam sambutannya.
Pada sesi yang sama, seluruh bupati dan walikota se-Sulawesi Tengah, termasuk tuan rumah Bupati Banggai Amirudin Tamoreka, menyampaikan laporan pelaksanaan Asta Cita di daerah masing-masing.
