Matakita.co, Morut – Bupati Morowali Utara (Morut), Delis Julkarson Hehi, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) sekaligus peringatan Hari Sawit Nasional yang digelar Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit Indonesia (AKPSI) di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Selasa (18/11/2025). Kehadiran ini menjadi momentum penting bagi Morut untuk kembali menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit di tingkat nasional.
Acara yang dibuka oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri RI Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik, Anwar Harun Damanik, turut dihadiri Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, para kepala daerah, pejabat kementerian, hingga para pemangku kepentingan industri sawit.
Suara Morut untuk Transparansi DBH Sawit
Di sela kegiatan Rakornas, Bupati Delis menegaskan bahwa Morowali Utara hadir bukan sekadar memenuhi undangan, tetapi menunjukkan komitmen aktif untuk terlibat dalam perumusan kebijakan strategis nasional, khususnya yang menyangkut daerah penghasil sawit.
Dengan nada tegas, beliau menyoroti krusialnya transparansi dalam pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit yang selama ini dinilai belum proporsional.
“Kita berharap, sebagai daerah penghasil, ada kejelasan persentase baik untuk daerah, provinsi maupun nasional. Ini harus dikelola secara transparan,” tegas Bupati Delis.
Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, DBH Sawit yang diterima Morut mengalami penurunan signifikan, padahal manfaatnya sangat vital bagi pembangunan infrastruktur di wilayah produksi sawit.
“Tahun ini kita tak terlalu banyak mendapat dana bagi hasil. Padahal DBH Sawit ini kita gunakan untuk membangun jalan-jalan di area produksi sawit,” ujarnya.
Kondisi tersebut, lanjut Bupati Delis, tidak hanya berdampak pada pembangunan fisik, namun juga pada akses masyarakat yang setiap hari bergantung pada infrastruktur di kawasan perkebunan.
Rakornas sebagai Momentum Penyatuan Sikap Daerah
Rakornas AKPSI tahun ini juga menghasilkan sejumlah poin strategis untuk memperkuat posisi daerah penghasil sawit dalam ekosistem industri nasional. Tiga output utama yang diharapkan dari forum ini meliputi:
- Tata Kelola Berkelanjutan: Menyusun tata kelola perkebunan sawit yang lebih transparan, efektif, dan berkesinambungan.
- Penyelesaian Konflik: Merumuskan langkah-langkah penyelesaian konflik di wilayah perkebunan.
- Rekomendasi Kebijakan: Menghasilkan usulan kebijakan komprehensif untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
Bupati Delis menilai Rakornas ini merupakan ruang kolaboratif yang harus dimanfaatkan untuk menyatukan langkah daerah dalam memperjuangkan keadilan fiskal bagi kabupaten penghasil sawit.
Munas II AKPSI: Pucuk Pimpinan Baru Terpilih
Dalam rangkaian kegiatan, AKPSI juga menggelar Musyawarah Nasional (Munas) II, yang menetapkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, sebagai Ketua Umum AKPSI periode 2025–2030. Ia terpilih setelah meraih dukungan mayoritas, mengungguli dua calon lainnya: Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah.
Usai terpilih, Mudyat Noor menyampaikan komitmennya untuk menjadikan AKPSI sebagai wadah perjuangan kolektif daerah penghasil sawit.
Ia menegaskan, apa yang disampaikan Bupati Delis terkait DBH Sawit menjadi bagian penting dari agenda perjuangan AKPSI ke depan.
Langkah Strategis Menuju Regulasi yang Lebih Adil
Kegiatan Rakornas dan Munas II AKPSI 2025 dipandang sebagai momentum strategis untuk memperkuat bargaining daerah dalam penyusunan regulasi nasional, termasuk mendorong hadirnya skema DBH Sawit yang lebih adil, proporsional, dan informatif.
Morowali Utara, melalui kepemimpinan Bupati Delis, menegaskan bahwa perjuangan ini bukan hanya untuk kepentingan fiskal daerah, tetapi juga demi keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan produksi sawit.
