matakita.co, Makassar — Kebijakan penganggaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 menunjukkan arah pembangunan yang menekankan prinsip pemerataan dan keadilan wilayah. Salah satu fokus utamanya adalah penguatan kawasan Luwu Raya sebagai daerah strategis pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan.
Juru bicara Andalan Hati pada Pilgub Sulsel 2024, Irwan ST, mengungkapkan bahwa alokasi pembangunan untuk Luwu Raya tidak hanya bersumber dari APBD murni Provinsi Sulsel, tetapi juga diperkuat dengan dukungan APBN melalui skema tugas pembantuan.
“Tidak ada yang dianaktirikan dalam pembangunan di Sulsel. Jika merujuk pada data APBD 2025, alokasi anggaran Pemprov Sulsel untuk Luwu Raya sebanding, bahkan lebih besar dari kontribusi PAD wilayah tersebut kepada pemerintah provinsi,” ujar Irwan dalam keterangannya, Rabu (28/1/2026).
Berdasarkan data realisasi APBD Sulsel 2025, kontribusi pendapatan daerah dari Luwu Raya yang masuk ke kas Pemprov Sulsel tercatat sebesar Rp806 miliar, yang bersumber dari seluruh jenis pajak daerah. Sementara itu, alokasi belanja pembangunan Pemprov Sulsel untuk wilayah Luwu Raya mencapai Rp935 miliar.
Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur strategis, mulai dari peningkatan konektivitas jalan, penguatan jaringan irigasi, hingga pembangunan fasilitas layanan kesehatan. Pelaksanaannya dilakukan melalui skema Multi Years Contract (MYC) serta penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH).
Irwan menjelaskan, alokasi infrastruktur melalui skema MYC untuk Luwu Raya menjadi yang terbesar dibandingkan wilayah lain di Sulsel, dengan nilai hampir Rp400 miliar. Program ini mencakup pembangunan satu unit rumah sakit regional modern dan terlengkap di Kabupaten Luwu, penanganan jaringan irigasi sepanjang kurang lebih 58.540 meter untuk optimalisasi daerah irigasi seluas sekitar 11 ribu hektare, serta peningkatan jalan strategis kewenangan provinsi sepanjang lebih dari 35 kilometer.
Selain APBD, kebijakan afirmatif juga diwujudkan melalui dukungan APBN untuk sektor pertanian di Luwu Raya dengan total alokasi mencapai Rp107 miliar. Dukungan lainnya diberikan melalui skema Instruksi Jalan Daerah (IJD), yang digunakan untuk membuka akses menuju Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, sepanjang 15,45 kilometer.
Untuk tahun 2026, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp46 miliar guna penanganan jalan sepanjang 4,8 kilometer, dengan sisa pekerjaan dilanjutkan pada tahun 2027. Termasuk pula penanganan Matano Belt Road dengan total panjang ruas mencapai 33 kilometer.
Secara akumulatif, total dana pembangunan yang mengalir ke wilayah Luwu Raya sepanjang tahun 2025 mencapai sekitar Rp1,041 triliun. Nilai ini menunjukkan bahwa belanja pembangunan yang diterima Luwu Raya lebih besar dibandingkan kontribusi pendapatan daerahnya ke kas Pemprov Sulsel yang tercatat sebesar Rp806 miliar.
Irwan menegaskan, perbandingan data tersebut mencerminkan arah kebijakan fiskal Pemprov Sulsel yang menempatkan pemerataan dan keadilan pembangunan sebagai prioritas utama.
“Kebijakan ini dirancang untuk memperkuat struktur ekonomi regional dan meningkatkan kualitas pelayanan dasar secara berkelanjutan, dengan Luwu Raya sebagai salah satu lokomotif pembangunan Sulawesi Selatan ke depan. Ini juga merupakan bentuk keterbukaan informasi publik agar masyarakat memahami dasar pengambilan keputusan anggaran pemerintah provinsi,” pungkasnya.
