Oleh: Andi Hendra Dimansa
(Peneliti Profetik Institute)
Di antara gemuruh pidato dan gelegar narasi kebangsaan, kita kerap dipaksa percaya bahwa negeri ini sedang baik-baik saja. Grafik pertumbuhan dipamerkan, angka-angka kemiskinan dipoles, dan stabilitas dijadikan mantra yang diulang hingga terdengar seperti kebenaran mutlak. Namun di sudut-sudut sunyi republik ini di desa yang jauh dari kamera, di lorong-lorong kota yang tak tersentuh kebijakan realitas berbicara dengan bahasa yang berbeda: pelan, getir, dan sering kali diabaikan.
Indonesia hari ini adalah perahu yang didayung di antara dua arus kenyataan. Di satu sisi, ada retorika penguasa yang menjanjikan kemajuan dan kesejahteraan; di sisi lain, ada denyut kehidupan rakyat yang masih berjuang sekadar untuk bertahan. Keduanya berjalan bersisian, tetapi tidak selalu bertemu.
Retorika, dalam politik, bukanlah dosa. Ia bahkan diperlukan untuk memberi arah dan harapan. Namun retorika yang tidak berpijak pada realitas akan menjelma menjadi ilusi kolektif meninabobokan rakyat dalam optimisme semu, sementara ketimpangan terus tumbuh tanpa suara. Di titik ini, negara bukan lagi cermin rakyat, melainkan panggung tempat citra dipertontonkan.
Kita menyaksikan bagaimana sebagian masyarakat masih terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural. Akses terhadap pendidikan yang layak belum merata, layanan kesehatan belum sepenuhnya menjangkau yang paling membutuhkan, dan hukum masih terasa seperti kemewahan bagi mereka yang tidak memiliki kuasa. Dalam situasi seperti ini,
pertanyaan mendasar kembali menggema: kepada siapa rakyat harus mengadu ketika institusi yang seharusnya melindungi justru terasa jauh?
Di sinilah ironi itu mencapai puncaknya. Negara yang dibangun atas nama rakyat, perlahan kehilangan kepekaan terhadap suara rakyat itu sendiri. Aspirasi tidak lagi menjadi panggilan moral, melainkan sekadar formalitas prosedural. Kritik dianggap gangguan, bukan peringatan. Padahal dalam tradisi politik yang sehat, kritik adalah bentuk cinta paling jujur terhadap negara.
Namun di saat yang sama, perhatian kita juga terseret ke panggung global ke Timur Tengah, di mana konflik tak kunjung usai dan kemanusiaan sering kali menjadi korban paling awal. Gambar-gambar kehancuran, tangis anak-anak, dan reruntuhan kota-kota tua mengguncang nurani kita. Kita marah, kita berduka, kita bersuara.
Tetapi di sinilah paradoks itu lahir.
Kita begitu lantang mengecam ketidakadilan di belahan dunia lain, namun sering kali gamang ketika harus menghadapi ketidakadilan di rumah sendiri. Kita cepat mengutuk kekerasan di luar negeri, tetapi lambat menyadari kekerasan struktural yang terjadi di sekitar kita dalam bentuk kemiskinan, ketimpangan, dan pengabaian.
Ini bukan soal membandingkan penderitaan. Ini soal konsistensi nurani.
Sebab kemanusiaan tidak mengenal batas geografis, tetapi ia menuntut kejujuran moral. Jika kita benar-benar peduli pada keadilan global, maka kepedulian itu harus dimulai dari keadilan lokal. Jika kita menuntut dunia untuk lebih manusiawi, maka kita juga harus memastikan bahwa negara kita tidak kehilangan kemanusiaannya sendiri.
Indonesia, dalam hal ini, sedang diuji. Bukan oleh kekuatan luar, tetapi oleh kemampuannya untuk jujur terhadap dirinya sendiri. Apakah kita berani mengakui bahwa tidak semua berjalan sebaik yang dikatakan? Apakah kita siap memperbaiki, bukan sekadar memperindah narasi?
Mendayung di antara dua kenyataan bukanlah perkara mudah. Terlalu condong pada retorika akan membuat kita kehilangan arah, tetapi terlalu tenggelam dalam pesimisme juga akan mematikan harapan. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk melihat dengan jernih bahwa kemajuan memang ada, tetapi pekerjaan rumah masih jauh lebih besar.
Dalam perspektif profetik, kekuasaan bukan sekadar alat untuk mengatur, tetapi amanah untuk menghadirkan keadilan. Ia menuntut keberpihakan pada yang lemah, kepekaan terhadap yang tertindas, dan keberanian untuk mengoreksi diri. Tanpa itu, kekuasaan hanya akan menjadi gema kosong yang kehilangan makna.
Akhirnya, kita kembali pada pertanyaan yang paling sunyi: apakah negeri ini masih mendengar suara rakyatnya?
Jika jawabannya belum, maka kita semua penguasa, intelektual, dan masyarakat sedang berada dalam satu perahu yang sama: mendayung di antara harapan dan kenyataan, sambil mencari arah yang belum sepenuhnya jelas.
Dan sejarah selalu mencatat, perahu yang selamat bukanlah yang paling indah retorikanya, tetapi yang paling jujur membaca gelombang.
Salam dari warga
