Oleh : Asratillah
(Direktur Profetik Institute)
Duka dan Warisan Rasionalitas
Kabar wafatnya Jürgen Habermas terasa seperti kehilangan sebuah mercusuar dalam dunia filsafat modern. Saya membayangkan banyak ruang kelas menjadi sedikit lebih sunyi, bukan karena tak ada lagi teks yang dibaca, tetapi karena hilangnya sosok yang selama puluhan tahun menjadi penuntun bagi upaya memahami rasionalitas, demokrasi, dan kemungkinan emansipasi manusia. Habermas bukan sekadar seorang filsuf. Ia adalah proyek intelektual yang hidup, yang dengan sabar berusaha menyelamatkan rasio dari kehancuran yang ditinggalkan oleh abad kedua puluh.
Dalam karya besarnya The Theory of Communicative Action (1981), Jürgen Habermas merumuskan sebuah gagasan yang tampak sederhana namun radikal. Ia percaya bahwa manusia, melalui bahasa, memiliki kapasitas untuk mencapai pemahaman bersama.
Rasionalitas tidak lagi dilihat sebagai alat dominasi seperti dalam kritik awal Frankfurt School, tetapi sebagai potensi emansipatoris yang tertanam dalam praktik komunikasi sehari hari. Dalam percakapan yang jujur, dalam argumentasi yang bebas dari paksaan, Habermas melihat kemungkinan dunia yang lebih adil.
Saya pertama kali membaca Habermas dengan perasaan campur aduk antara kagum dan ragu. Kagum karena ia berani membangun kembali fondasi moral setelah tragedi besar seperti Holocaust. Ragu karena dunia yang ia bayangkan terasa terlalu rapi dibanding realitas yang kita hadapi. Namun seiring waktu, saya menyadari bahwa justru di situlah keberanian Habermas. Ia tidak menyerah pada sinisme. Ia memilih untuk percaya bahwa komunikasi masih mungkin menyelamatkan kita.
Konsep ruang publik yang ia kembangkan dalam The Structural Transformation of the Public Sphere(1962), menjadi salah satu kontribusi paling berpengaruh dalam ilmu sosial. Ia membayangkan ruang di mana warga negara dapat berdiskusi secara rasional tentang kepentingan bersama. Sebuah ruang yang tidak didominasi oleh negara atau pasar. Dalam bayangan itu, demokrasi bukan sekadar prosedur elektoral, melainkan praktik hidup sehari hari yang dibangun melalui dialog.
Namun, seperti semua proyek besar, pemikiran Habermas tidak pernah berdiri di ruang hampa. Ia lahir dari konteks Eropa pascaperang, dari upaya rekonsiliasi sejarah Jerman, dan dari keinginan untuk memastikan bahwa kekerasan tidak lagi menjadi bahasa politik. Di titik ini, saya mulai bertanya pelan, apakah universalisme yang ia bangun benar benar dapat melampaui konteks asalnya. Atau justru, tanpa disadari, ia membawa jejak sejarah itu ke dalam teori yang tampak tak berpihak.
Pertanyaan itu semakin menguat ketika dunia berubah dengan cepat. Konflik global, ketimpangan ekonomi, dan luka kolonial yang belum sembuh menunjukkan bahwa komunikasi saja tidak selalu cukup. Ada sesuatu yang tidak tersentuh oleh teori yang terlalu percaya pada prosedur. Ada penderitaan yang tidak masuk ke dalam forum diskusi karena tidak pernah diundang sejak awal. Dan di sinilah, warisan Habermas mulai berhadapan dengan batasnya sendiri.
Kritik Nancy Fraser dan Retaknya Universalisme
Ketika Nancy Fraser menulis After Habermas (2026), ia seperti sedang membuka kembali sebuah percakapan lama yang belum pernah benar benar selesai. Namun kali ini, percakapan itu tidak lagi bersifat teoritis semata. Ia bersentuhan langsung dengan tragedi konkret, dengan tubuh tubuh yang terluka, dan dengan sejarah yang terus berulang dalam bentuk kekerasan.
Momen yang menjadi titik balik itu terjadi pada November 2023. Saat itu, Jürgen Habermas bersama Nicole Deitelhoff, Rainer Forst, dan Klaus Günther merilis sebuah pernyataan berjudul Prinsip Solidaritas (Grundsätze der Solidarität). Pernyataan ini muncul sebagai respons atas serangan Hamas pada 7 Oktober, dan di dalamnya mereka menegaskan dukungan terhadap tindakan militer Israel sebagai bentuk pembelaan diri.
Sekilas, pernyataan itu tampak dapat dipahami dalam kerangka sejarah Jerman. Bayang bayang Holocaust masih menjadi luka kolektif yang membentuk kesadaran moral publik. Dalam logika ini, solidaritas terhadap Israel bukan sekadar pilihan politik, melainkan kewajiban etis yang hampir tidak bisa ditawar.
Namun justru di sinilah, menurut Fraser, masalah itu bermula. Saya membaca bagian ini dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada semacam ketegangan antara empati terhadap sejarah dan tuntutan akan konsistensi moral. Fraser melihat bahwa dalam upaya mempertahankan solidaritas tersebut, Habermas justru tergelincir ke dalam apa yang bisa disebut sebagai universalisme yang menyempit. Prinsip yang seharusnya berlaku bagi semua manusia, tanpa kecuali, tiba tiba tampak memiliki batas yang tidak diakui secara eksplisit.
Dalam The Theory of Communicative Action (1981)Habermas menegaskan bahwa validitas norma bergantung pada kemungkinan diterimanya oleh semua pihak yang terdampak melalui diskursus rasional. Namun dalam kasus Gaza, Fraser melihat bahwa tidak semua pihak benar benar dihadirkan dalam ruang diskursus itu. Suara dari Palestina tidak hanya terpinggirkan, tetapi juga sering kali dicurigai atau dideligitimasi sebelum sempat didengar.
Di titik ini, kritik Fraser menjadi lebih dari sekadar tuduhan inkonsistensi. Ia mengarah pada apa yang bisa disebut sebagai retaknya fondasi universalisme itu sendiri. Jika universalisme dapat dikesampingkan ketika berhadapan dengan kepentingan historis tertentu, maka ia kehilangan klaimnya sebagai prinsip yang melampaui konteks. Ia berubah menjadi sesuatu yang bersifat partikular, meskipun tetap berbicara dalam bahasa universal.
Fraser juga menunjukkan bahwa pernyataan Prinsip Solidaritas memiliki nada yang cenderung monologal. Ia berbicara tentang situasi yang kompleks dengan kepastian moral yang tinggi, namun tanpa membuka ruang yang cukup bagi perspektif lain yang sama sama terdampak. Dalam konteks ini, ruang publik yang selama ini dipahami sebagai arena deliberasi justru tampak menyempit. Bukan karena tidak ada perdebatan, tetapi karena batas-batas tentang apa yang dapat dikatakan telah ditentukan sebelumnya.
Saya mulai menyadari bahwa yang dipertaruhkan di sini bukan hanya posisi terhadap konflik tertentu, melainkan cara kita memahami keadilan itu sendiri. Apakah keadilan dapat dibangun di atas dasar pengalaman sejarah yang spesifik, ataukah ia harus benar benar terbuka terhadap semua bentuk penderitaan tanpa hierarki. Fraser tampak memilih yang kedua, dan dengan pilihan itu ia sekaligus menantang seluruh bangunan pemikiran yang terlalu nyaman dengan universalisme yang abstrak.
Dalam Fortunes of Feminism tahun 2013 oleh Nancy Fraser, ia telah lama mengingatkan bahwa keadilan tidak bisa direduksi menjadi satu dimensi saja. Apa yang kita lihat dalam kritiknya terhadap Habermas adalah penerapan konkret dari kerangka tersebut. Ia tidak hanya berbicara tentang pengakuan atau komunikasi, tetapi juga tentang distribusi kekuasaan dan representasi dalam skala global.
Namun mungkin Fraser tidak sedang menghancurkan Habermas, melainkan memaksanya untuk berhadapan dengan konsekuensi paling radikal dari teorinya sendiri. Jika setiap suara harus didengar, maka tidak ada alasan untuk mengecualikan suara yang datang dari Gaza. Jika rasionalitas bersifat universal, maka ia harus mampu menampung pengalaman yang paling tidak nyaman sekalipun.
Menuju Teori Kritis yang Lebih Peka
Dari ketegangan antara Habermas dan Fraser, muncul pertanyaan yang tidak bisa dihindari. Ke mana Teori Kritis harus bergerak setelah ini? Jika komunikasi tidak cukup, jika universalisme perlu dipertanyakan, maka apa yang tersisa.Saya membayangkan sebuah Teori Kritis yang lebih rendah hati. Bukan dalam arti lemah, tetapi dalam arti sadar akan batasnya sendiri. Teori yang tidak lagi mengklaim universalitas secara abstrak, tetapi berusaha mendengar dari berbagai konteks yang berbeda. Teori yang tidak hanya berbicara tentang keadilan, tetapi juga berani menghadapi ketidakadilan yang konkret.
Dalam bayangan ini, Gaza bukan sekadar konflik geopolitik. Ia menjadi simbol dari kegagalan dunia untuk mendengar. Ia adalah pengingat bahwa ada manusia yang hidup di luar radar teori. Bahwa penderitaan tidak selalu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa rasional yang rapi. Teori Kritis pasca Habermasian harus berani melangkah ke wilayah yang lebih kompleks. Ia harus menggabungkan analisis struktur ekonomi global dengan sensitivitas terhadap pengalaman hidup yang konkret. Ia harus melihat bagaimana kapitalisme, kolonialisme, dan kekuasaan bekerja bersama dalam membentuk realitas yang kita hadapi.
Saya juga merasa bahwa teori semacam ini harus lebih bersifat dialogis dalam arti yang lebih luas. Bukan hanya dialog antar individu, tetapi dialog antar pengalaman sejarah. Dunia tidak lagi bisa dipahami dari satu pusat. Ia adalah jaringan yang penuh dengan ketegangan dan perbedaan.Dalam konteks ini, kontribusi Fraser menjadi sangat penting. Ia tidak hanya mengkritik, tetapi juga membuka kemungkinan baru. Ia mengingatkan bahwa keadilan tidak bisa dipisahkan dari distribusi sumber daya, pengakuan identitas, dan representasi politik. Tanpa ketiganya, komunikasi akan selalu timpang.
Namun, saya tidak melihat ini sebagai akhir dari Habermas. Justru sebaliknya, ini adalah kelanjutan dari semangat kritis yang ia wariskan. Habermas mengajarkan kita untuk tidak menerima dunia begitu saja. Fraser mengambil pelajaran itu dan mengarahkannya kembali kepada Habermas sendiri. Di titik ini, saya merasa bahwa Teori Kritis sedang memasuki fase baru. Fase di mana ia harus lebih berani, lebih reflektif, dan lebih terbuka terhadap suara yang selama ini diabaikan. Dunia yang kita hadapi hari ini terlalu kompleks untuk dijelaskan oleh satu kerangka saja.
Mungkin, pada akhirnya, yang kita butuhkan bukanlah teori yang sempurna. Tetapi teori yang mau mendengarkan. Teori yang tidak takut berubah. Dan teori yang tetap berpihak pada kemanusiaan, bahkan ketika kemanusiaan itu tidak sesuai dengan narasi yang dominan.
