Matakita.co (Gorontalo) – Pemerintah Kabupaten Gorontalo menggelar Rapat pembahasan persiapan kerjasama pelaksanaan bimtek pelayanan publik antara pemerintah Kabupaten Gorontalo dengan pemerintah new zaeland.
Rapat ini dpimpin langsung asisiten III Drs, Hen Restu, selasa (25/06) diruang kerja Asisten III lantai II kantor Bupati Gorontalo.
Disambangi usai rapat, Asisten III Drs Hen Restu mengatakan, rapat ini digelar Sesuai misi ke 5 Pemerintah Kabupaten Gorontalo, tentang melaksanakan kerjasama untuk pembangunan daerah.
“Maka Pemkab Gorontalo bekerjasama dengan pemerintah new zaeland terkait dengan program pelayananan publik, dimana pemerintah new zaeland memberikan bantuan capacity building sebesar 5.000 nz terkait kegitan tersebut.” ujarnya
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Hen Restu menyampaikan Bahwa kerja sama Pemkab Gorontalo dan Pemerintah New Zaeland untuk kemudahan rakyat dalam mengahadapi era revolusi industri.
“keterkaitan dengan pelayanan publik dan era revolusi Industri 4.0 saat ini, sebetulnya telah jelas terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, ada Pasal yang mengatur bahwasanya Pelayanan Publik harus memilki sistem yang dapat memberikan kemudahan kepada masyarakat.” Jelas Hen Restu.
Ia menambahkan, Merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 23 Ayat (1), dan Pasal 23 ayat (4) tentang pelayanan publik. Penyelenggara berkewajiban mengelola Sistem Informasi yang terdiri atas Sistem Informasi Elektronik atau Non elektronik.
yang sekurang-kurangnya meliputi; profil penyelenggara, profil pelaksana, standar pelayanan, maklumat pelayanan, pengelola pengaduan dan penilaian kinerja.
“Maka dari itu sudah cukup jelas bahwa setiap penyelenggara diwajibkan untuk menyediakan sistem informasi secara nasional, dengan begitu teknologi informasi berperan besar dalam rangka pemenuhan sistem untuk skala nasional,” Tutupnya
