Matakita.co, Jakarta – Koalisi Muda untuk Republik mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI segera menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik legitimasi hukum dan politik Wakil Presiden RI.
Desakan tersebut disampaikan menyusul dinamika politik nasional yang dinilai berpotensi memengaruhi stabilitas pemerintahan. Koalisi menilai DPR perlu mengambil langkah konstitusional untuk merespons berbagai persoalan yang berkembang.
Koalisi Muda untuk Republik merupakan gabungan sejumlah organisasi, yakni Jaringan Pemuda Madani, Teras Keadilan, Karaengta Institute, dan Republik Hijau.
Juru Bicara Koalisi Muda untuk Republik, Suaeb Arifin, mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang menjadi sorotan publik perlu mendapat perhatian serius DPR, terutama terkait legitimasi hukum dan politik Wakil Presiden.
Menurut dia, DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk menyikapi persoalan tersebut melalui mekanisme yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.
“Kami meminta DPR RI segera menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat sebagai langkah konstitusional untuk menindaklanjuti persoalan legitimasi hukum dan politik Wakil Presiden RI,” ujar Suaeb dalam pernyataan tertulis, Senin (9/11/2026).
Koalisi berpandangan bahwa penyelesaian persoalan politik melalui mekanisme konstitusi diperlukan untuk menjaga stabilitas dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Selain mendesak DPR, koalisi juga meminta Kepolisian RI mengusut secara transparan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah elite politik dan tokoh nasional.
Suaeb menyatakan, apabila dugaan tersebut terbukti, tindakan penyadapan tanpa dasar hukum merupakan pelanggaran serius yang harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Koalisi juga menyoroti informasi mengenai dugaan keterlibatan oknum purnawirawan dan pejabat kepolisian dalam perkara tersebut. Mereka meminta aparat penegak hukum mengungkap pihak-pihak yang diduga terlibat, termasuk kemungkinan adanya tindakan yang terorganisasi.
“Kami mendukung penegakan hukum secara tegas terhadap siapa pun yang terbukti melakukan penyadapan ilegal. Persoalan ini harus diusut secara menyeluruh karena berpotensi mengganggu stabilitas hukum, politik, ekonomi, dan keamanan nasional,” kata Suaeb.
Koalisi bahkan menilai dugaan tindakan tersebut perlu didalami untuk memastikan apakah terdapat unsur tindak pidana lain, termasuk dugaan makar. Namun, penentuan unsur pidana harus didasarkan pada hasil penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian sesuai hukum.
Lebih lanjut, Suaeb mengajak seluruh elemen masyarakat mengawal proses penegakan hukum dan konstitusi agar penyelesaian persoalan nasional tetap berlangsung melalui mekanisme demokratis.
Menurut dia, keterlibatan masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan negara menjadi bagian penting untuk menjaga pemerintahan dari penyalahgunaan kekuasaan dan pengaruh kepentingan kelompok tertentu.
“Kami mengajak seluruh elemen masyarakat mendukung penegakan konstitusi dan supremasi hukum demi menjaga stabilitas nasional serta memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai prinsip demokrasi,” ujarnya.
Koalisi Muda untuk Republik menegaskan bahwa tiga tuntutan utamanya meliputi penggunaan Hak Menyatakan Pendapat oleh DPR RI, pengusutan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden, serta penguatan dukungan masyarakat terhadap penegakan konstitusi dan supremasi hukum.
