MataKita.co, Jakarta – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Pimpinan Komisariat Ekonomi Sosial Politik (PIKOM EKSOTIK) Universitas Hasanuddin melaksanakan kegiatan Dialog Kebangsaan dengan tema “plus minus penundaan pilkada dimasa pandemic covid-19”, kegiatan tersebut diadakan secara virtual melalui aplikasi Zoom. (19/9/2020)
Dialog kebangsaan ini juga menhadirkan beberapa pembicara yakni Masmulyadi sebagai tim ahli Bawaslu RI, Haidir Fitra dan Siswanto Rawali sebagai Akademisi, dan juga Syarifuddin Jurdi namun belum sempat bergabung.
Dalam diskusi yang dihadiri puluhan peserta tersebut diawali oleh pembicara dari Tim Ahli Bawaslu RI, Masmulyadi yang memaparkan soal plus minus penundaan pilkada.
“Jika prosesi pilkada terus berlanjut harus menerapkan protocol kesehatan dengan sangat ketat, dan jika pilkada ditunda tentu resiko penularan covid-19 bisa diminimalisir dan tertundanya atau kehilangan kesempatan masyarakat dalam memberikan perwakilannya serta berdampak pada perioderisasi kepemimpinan didaerah”, ujarnya.
Masmulyadi menambahkan bahwa dari segi regulasi kita belum siap karena diregulasi yang selama ini kita pakai tidak ada yang berubah signifikan dan yang bertambah hanya masuknya penerapan protocol kesehatan covid-19, kemudian teman-teman di KPU dan Bawaslu agak susah berbuat banyak kalau tidak ada regulasi yang jelas.
Siswanto Rawali sebagai Akademisi juga memaparkan bahwa untuk pilkada ditengah pandemic covid-19, jika tidak memiliki kesiapan mending ditunda, kesiapan dalam hal ini adalah kesiapan dari KPU sebagai pelaksana dan Kesiapan dari kandidat yang bertarung dalam pilkada tersebut.
Siswanto Rawali menambahkan bahwa “Pilkada dimasa pandemic ini harusnya memiliki model pilkada yang alternative dan inovatif,” tambahnya.
Pembicara selanjutnya Haidir Fitra mengemukakan bahwa pelaksanaan pilkada ditengah pandemic ini tentu adalah hal yang sangat penting namun penting juga untuk menjaga kesehatan masyarakat, jika pilkada tetap dilanjutkan tentu harus melibatkan unsur dari kesehatan yang paham terkait proses penularan Covid-19.
Haidir menambahkan bahwa “Presiden harus mengeluarkan perpu kembali untuk penundaan pelaksanaan pilkada, jika tidak maka pilkada akan terus berlanjut dengan resiko-resiko yang akan dihadapi,” tambahnya.
Dialog kebangsaan tersebut diakhir dengan closing statement dari pembicara yang hadir dengan kesimpulan bahwa perlunya kesiapan dan mematangkan pelaksanaan pilkada ditengah pandemic baik dari segi regulasi dan teknis pelaksaan dari pihak legislative dan eksekutif terutama dari pihak pelaksaana yakni KPU dan peserta pilkada.
(yayat)
