Matakita.co ( Boalemo ) – Kebijakan pemerintah Kabupaten Boalemo yang telah melakukan pemangkasan TKOD, gaji tenaga kontrak, dan gaji aparat desa menuai banyak kritikan dari berbagai macam ormas yang ada di kabupaten Boalemo
Ismail Duke selaku Ketua Umum PC.PMII Kabupaten Boalemo menyesali dan mengutuk keras kebijakan yang sudah di ambil oleh pemerintah Daerah, pasalnya, selain menelantarkan sejumlah masyarakat dengan keputusan yang di nilai tidak pro rakyat, juga, pemerintah daerah di nilai telah menghianati 14 program yang tertuang dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo yang salah satunya meningkatkan TKOD.
“Saya atas nama ketua Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Boalemo merasa kecewa, karena menurut saya bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah Daerah adalah sebuah penghianatan terhadap 14 program yang tertuang dalam visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Boalemo.” Ungkap Jek sapaan akrabnya
“Terus dimana substansi dari pelayanan prima yang selalu di gembor – gemborkan oleh pemerintah daerah kabupaten boalemo ?, yang jelas pemangkasan TKOD, gaji Tenaga honorer dan aparat desa ini berimbas pada pelayanan masyarakat.” Tambahnya
Tidak hanya itu, pemangkasan TKOD, gaji tenaga kontrak, dan gaji aparat desa sebagai penanggulangan covid 19 di nilai tidak tepat, mengingat masih ada post anggaran lain yang bisa di ambil seperti, anggaran JUT yang ada di Dinas Pertanian dan PJU yang ada di Dinas Lingkungan Hidup.
“Jika pemangkasan TKOD, gaji tenaga kontrak, dan gaji aparat desa hanya dengan dalil penanganan Covid 19, apakah tidak ada anggaran lain yang bisa menanggulanginya, misalnya anggaran JUT dan PJU, bukankah sudah ada surat edaran Kepala LKPP Nomor 119/3039/SJ, Nomor 11 Tahun 2011 ?.” Tanya Jek
“kami selaku mahasiswa menilai ada konspirasi politik yang coba di mainkan oleh Eksekutif dan Legislatif di daerah ini dan jelas arahnya hanya menguntungkan beberapa kelompok tertentu dan para kapitalis kecil yang kemudian berimbas pada pemangkasan TKOD, gaji tenaga kontrak, dan gaji aparat desa ?.” Tutup Jek
