MataKita.CO, Makassar – Masuknya rancangan undang-undang (RUU) Pemilu dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 menjadi tarik ulur antara Pemerintah dan DPR-RI saat ini.
Hal itu mendapat perhatian dari Pakar Hukum Tata Negara Universitas Hasanuddin, Fajlurrahman Jurdi. Menurutnya, beberapa hal wajib menjadi pertimbangan agar pembahasan tidak menjadi pertarungan kepentingan politik antar pemerintah dan partai politik di DPR.
Pertama, adalah beban penyelenggaraan pemilu yang semakin berat jika pelaksanaan nya bersamaan dengan Pilkada. Kedua, Pengaruh pemerintah akan semakin kuat jika Pilkada dilaksanakan di 2024, mengingat sejumlah kepala daerah akan digantikan penjabat pilihan Presiden lewat Mendagri. Ketiga, kualitas demokrasi juga akan terdegradasi, karena rakyat akan kebingungan dengan banyaknya wakil yang harus mereka pilih baik lembaga eksekutif maupun legislatif.
“Hal itu akan menjadi beban dan menguras energi penyelenggara Pemilu. Selain itu, kuatnya pengaruh pemerintah serta tidak lengkapnya informasi calon yang sampai ke masyarakat juga berpengaruh pada kualitas demokrasi nantinya,” tegas Fajlur, Senin (08/03/2021).
Lebih lanjut, Fajlur menegaskan bahwa suara rakyat adalah suara tuhan. Tetapi kenyataannya, suara rakyat justru digadaikan dan dibajak oleh partai politik yang berselingkuh dengan oligark.
“Harusnya, suara rakyat dikonversi menjadi kebijakan yang memihak mereka. Juga perlu ada revitalisasi sistem, kultur dan aktor demokrasi sehingga pengambilan keputusan strategis dan penting berada pada aktor-aktor yang memihak pada rakyat,” ungkapnya.
Hal itu ia sampaikan saat menjadi narasumber pada Diskusi Virtual bertema “Maju mundur revisi UU Pemilu/Pilkada” yang digelar Matakita.CO bekerjasama Lembaga Peneliti Sosial dan Demokrasi (LPSD) serta Kampus Gagasan, Senin (08/03/2021).
Diskusi dimoderatori oleh Direktur LPSD Masmulyadi serta diikuti puluhan partisipan dari beragam profesi dan daerah se-Indonesia.
