MataKita.co, Makassar – Penguatan kolaborasi internasional antar kampus menjadi salah satu agenda utama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Hasanuddin (Unhas) untuk mendorong Unhas menjadi kampus global. Terkait dengan hal tersebut, Fisip Unhas melakukan Webinar Internasional Kerjasama dengan Political Science Section, School of Distance Education (SDE), Universiti Sains Malaysia (USM), Penang, Malaysia dengan tema “Community Empowerment and Quality Education: Perspective From Indonesia and Malysia”.
Kegiatan ini dilakukan pada Rabu/26 Juni 2024 yang dilakukan secara online yang menghadirkan dua pembicara yaitu Prof.Dr.phil. Sukri, S.IP, M.Si dan Dr. Nurul Hasanah Abdul Rahman yang dipandu oleh Dr.Zaharul Abdullah yang juga dosen USM, Malaysia.
Prof. Sukri yang juga Dekan Fisip Unhas membawakan materi terkait dengan risetnya dengan judul “Indigenous People after Government Recognition: Opportunity or Challenges?”. Dalam presesnetasinya, Prof Sukri menjelaskan bagaimana masyarakat adat menjadi salah satu isu penting dalam peta politik Indonesia, Dimana sampai sekarang masih banyak komunitas masyarakat adat dalam proses advokasi untuk mendapat pengakuan secara hukum. Pengakuan ini tentu diharapkan akan sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan mereka termasuk aspek pengelolaan sumber daya alam terutama yang berada dalam wilayah ulayat mereka. Sejauh ini, konflik terkait hak masyarakat adat terkait pengelolaan sumber daya alam di wilayah mereka masih sering terjadi dan komunitas masyarakat adat sering menjadi pihak yang lemah.
“Selain aspek tersebut, aspek lain juga penting adalah pada kesempatan komunitas adat untuk dapat mengakses pelayanan publik yang disediakan pemerintah termasuk pada sektor pendidikan. Aspek ini tentu penting terutama untuk pengembangan SDM komunitas masyarakat adat. Dengan demikian, selaion aspek sumber daya alam, aspek SDM juga menjadi bagian penting dari adanya pengakuan negara terhadap masyarakat adat” jelasnya.
Sementara Dr.Nurul dalam presentasinya menjelaskan kebijakan pendidikan jarak jauh dalam kaitannya dengan Agenda SDGs di Malaysia. Menurut Dr. Nurul, kebijakan Pendidikan jarak jauh sebagai salah satu upaya pemerintah Malaysia untuk memastikan semua warga dapat mengakses pendidikan tanpa harus dibatasi karena kendala geografis.
Webinar diikuti oleh 100 peserta yang tidak hanya dari Unhas dan USM tapi juga diikuti oleh peserta dari berbagai kota lain di Indonesia dan Malaysia. Kegiatan ini Kerjasama internasional antar dua lembaga ini akan terus dilakukan ke depan, antara lain dengan pertukaran mahasiswa dan dosen serta riset kolaborasi dosen dari kedua lembaga.
