Matakita.co, Jakarta- Sebagai rangkaian kegiatan Australia-Indonesia Legal Updates Conference and MULIA Academic Workshop berlangsung pada Kamis 14 November 2024 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
Acara ini difokuskan pada workshop akademik yang mempertemukan delapan anggota Monash University Law Indonesia Alliance (MULIA), termasuk Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, dalam rangka mempererat kolaborasi akademik dan menghasilkan solusi atas isu-isu hukum bilateral antara Indonesia dan Australia.
Kegiatan hari kedua diawali dengan The 2024 Annual MULIA Meeting. Pada sesi ini para pimpinan MULIA members membahas terkait agenda MULIA dalam 5 tahun mendatang. Termasuk membahas keberlanjutan program dan penguatan kolaborasi yang dapat dilakukan untuk memberikan kontribusi nyata untuk terus mendukung pengembangan riset hukum lintas negara.
Agenda kemudian dilanjutkan dengan workshop panel. Pada sesi workshop para MULIA members dibagi kedalam tiga ruangan berbeda untk membahas mengenai legal updates dari bidang investasi bilateral, perubahan iklim dan transisi energi dan hukum pidana. Masing-masing delegasi Fakultas Hukum Unhas turut berperan aktif dan menyampaikan paparan sesuai bidang kompetensi masing-masing.
Pada sesi panel perubahan iklim dan transisi energi, Delegasi Fakultas Hukum Unhas Dr. Birkah Latif yang juga merupakan Ketua Departemen Hukum Internasional FH Unhas memaparkan tentang Green Investment on making Bilateral Investment as tool of climate change supporter. Selain itu, panel ini juga membahas transisi energi di kedua negara, termasuk tantangan hukum dalam mengadopsi energi terbarukan. Para peserta sepakat bahwa diperlukan pendekatan hukum yang progresif untuk mendukung transisi energi, termasuk insentif bagi perusahaan yang berkomitmen pada keberlanjutan.
Pada sesi yang lain tentang investasi bilateral, Delegasi Fakultas Hukum Unhas diwakili oleh Amaliyah memaparkan tentang IA CEPA : IPR Protection in increasing bilateral investment. Dalam paparannya Sekretaris Departemen Hukum Perdata FH Unhas ini membahas terkait harmonisasi regulasi, digital commerce, dan penegakan hukum yang efektif. Amaliyah mengusulkan pendekatan kolaboratif antara kedua negara untuk memperbaiki sistem perlindungan IPR dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi bilateral.
Dalam pelaksanaan workshop panel bidang hukum pidana, Fakultas Hukum Unhas diwakili oleh Andi Muhammad Aswin Anas yang membahas tentang Defamation and Related Offences under the New Criminal Code. Sekretaris Hukum Acara FH Unhas ini memaparkan tentang potensi ancaman KUHP baru terhadap kebebasan berekspresi dan kebebasan pers, terutama melalui pasal-pasal terkait pencemaran nama baik. Dalam paparannya Aswin menyoroti bagaimana KUHP lama dan juga Undang-Undang ITE, sering digunakan untuk membatasi ekspresi publik. Ia juga menyoroti kebutuhan mendesak untuk menyeimbangkan hukum pencemaran nama baik dengan standar internasional tentang hak asasi manusia, dengan pendekatan komparasi antara Australia dan Indonesia. Selain itu, forum ini juga membahas isu-isu hukum pidaa terkini mulai dari perdangan orang, narkotika, penerapan sanksi pidana, dan isu-isu kejahatan transnasional lainnya.
Dekan Fakultas Hukum Unhas, Prof. Hamzah Halim dalam rilisnya menyampaikan apresiasi Kepada para delegasi FH Unhas. “Paparan para delegasi menunjukkan bentuk komitmen dan kontribusi FH Unhas dalam perkembangan hukum dan hubungan dengan Australia. Semoga paparan tersebut memberikan kontribusi dalam legal updates antara Indonesia dan Australia, bahkan dapat ditindaklanjuti sebagai usulan tema kolaborasi riset sesama member MULIA”. (**)
